KUDUS, Lingkarjateng.id – Kabupaten Kudus mengalami pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) terbesar di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2026.
Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus, total dana transfer dari pemerintah pusat hanya mencapai Rp1,082 triliun, turun Rp538 miliar atau 33,20 persen dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp1,620 triliun.
Kepala BPPKAD Kudus, Djati Solechah, menyebut penurunan tersebut merupakan yang paling signifikan di antara seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Untuk Kudus, penurunannya mencapai Rp538.032.269. Ini terbesar di Jateng. Sebagai perbandingan, Kota Semarang hanya mengalami pemangkasan Rp447,6 miliar,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Senin, 27 Oktober 2025.
Djati menjelaskan bahwa penurunan TKD mencakup berbagai komponen, mulai dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik, dana desa, hingga hibah daerah.
Namun, angka tersebut belum termasuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) karena belum ada surat resmi dari Kementerian Keuangan.
Dampak dari penurunan ini, kata Djati, memaksa Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai pos anggaran.
Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) diperkirakan berkurang sekitar Rp13,6 miliar atau 10 persen, sementara anggaran gaji dan tunjangan ASN turun hingga Rp16,3 miliar.
Program-program unggulan Bupati Kudus juga terkena efisiensi sebesar Rp54,9 miliar, sedangkan efisiensi di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) mencapai Rp96,4 miliar.
“Kita memang harus mengencangkan ikat pinggang. Hanya program dengan kategori belanja wajib dan mandatory spending yang tetap dipertahankan,” tutur Djati.
Saat ini, Pemkab Kudus tengah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Kudus untuk menyesuaikan rencana kerja dan anggaran tahun 2026.
Djati menambahkan, beberapa program daerah yang selama ini mendapat pendanaan bersama dari pemerintah pusat perlu dikomunikasikan ulang agar tetap dapat berjalan.
“Beberapa kegiatan memang bersumber dari anggaran pusat, jadi kami perlu segera berkoordinasi agar tidak banyak program strategis yang terhambat,” ujarnya.
Jurnalis: Mohammad Fahtur Rohman
Editor: Rosyid
