SALATIGA, Lingkarjateng.id — Serapan belanja barang dan modal sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga hingga triwulan II Tahun 2025 tercatat masih rendah. Hal ini menjadi sorotan Wali Kota Salatiga Robby Hernawan saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II Tahun 2025 yang digelar di Ruang Kalitaman, Gedung Setda pada Selasa, 29 Juli 2025.
Dalam rapat yang diikuti oleh Sekda, Kepala OPD, Camat, dan Kabag Setda, Kabag Pembangunan melaporkan bahwa realisasi belanja hingga TW II baru mencapai 64,50 persen. Belanja pegawai terserap 53 persen, barang dan jasa hanya 34 persen. Sementara belanja modal masih 0 persen.
Robby menegaskan bahwa belanja barang dan modal seharusnya sudah mencapai paling tidak 50 persen di triwulan kedua. Ia meminta seluruh OPD mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.
“Kalau belanja pegawai pasti terserap karena sifatnya rutin. Tapi belanja barang dan modal ini yang harus diperhatikan. Harusnya di triwulan II minimal sudah 50 persen. Jangan menumpuk di akhir tahun,” kata Robby dalam keterangan tertulis yang dilayangkan kepada awak media, Rabu, 30 Juli 2025.
Berdasarkan catatan, lima OPD dengan serapan terendah, yakni BPKPD, DPUPR, Disbudpar, Bappeda, dan Dinperkim. Kelima OPD tersebut diminta menjelaskan langsung hambatan yang dihadapi.
Dalam rapat tersebut, pihak BPKPD mengungkapkan serapan rendah karena proses keuangan beberapa kegiatan belum rampung. Sementara DPUPR mengalami mundurnya jadwal pengadaan gedung.
Lalu Disbudpar menyebut keterlambatan jadwal karena menunggu kegiatan dari pusat dan provinsi. Sedangkan Bappeda melakukan efisiensi anggaran dan menunggu jadwal RPJMD dari DPRD. Terakhir Dinperkim menghadapi hambatan teknis di aplikasi keuangan.
Robby juga menegaskan agar OPD tak hanya fokus pada realisasi belanja, tetapi juga pada upaya peningkatan pendapatan daerah agar tidak terjadi defisit anggaran.
“Jangan sampai tekor atau defisit. Apalagi perubahan ada penambahan-penambahan yang harus diakomodir. Jangan sampai golek-golek, sesuaikan saja dengan kemampuan daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Sekda Kota Salatiga, Wuri Pujiastuti, mengingatkan pentingnya menyegerakan administrasi keuangan agar serapan fisik dan keuangan bisa seimbang.
“Setelah kegiatan fisik selesai, administrasi jangan ditunda. Kalau bisa langsung diselesaikan, supaya tidak mengganggu neraca serapan,” ucapnya.
Jurnalis: Angga Rosa
Editor: Sekar S
