SALATIGA, Lingkarjateng.id – Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga asal Papua meminta pemerintah pusat untuk melibatkan mereka dan masyarakat lokal secara aktif dalam proses pembangunan di tanah kelahirannya.
Permintaan tersebut disampaikan perwakilan mahasiswa Papua saat berdialog dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam acara talk show di Balairung kampus tersebut, Senin, 26 Januari 2026.
“Pembangunan di Papua sudah semakin baik. Tapi pelaksanaannya perlu lebih melibatkan masyarakat setempat, termasuk mahasiswa Papua yang sudah menempuh pendidikan tinggi di luar daerah. Orang Papua lebih memahami kondisi, budaya, dan adat istiadat di wilayahnya sendiri,” kata mahasiswa UKSW asal Wamena, Papua Pegunungan, Darto Milisia kepada Gibran.
Talk Show di UKSW Salatiga, Wapres Gibran Bantah IKN Mangkrak
Ia berharap, mahasiswa Papua tidak hanya ditempatkan sebagai pelaksana di lapangan saja. Namun juga diberi ruang sebagai penggerak dan pengambil peran strategis dalam pembangunan di daerah asalnya.
Menanggapi hal itu, Gibran menyatakan, bahwa pembangunan Papua tidak bisa dilakukan secara instan. Ia menekankan pentingnya pengawalan bersama terhadap penggunaan dana otonomi khusus (otsus), APBD, dan APBN agar benar-benar tepat sasaran.
“Saya nggak mungkin kerja sendiri. Harus dibantu gubernur, bupati, wali kota, tokoh masyarakat, anak-anak muda, dan mahasiswa Papua. Setiap rupiah yang disalurkan harus benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Gibran juga mengajak mahasiswa Papua untuk ikut memonitor dan mengevaluasi program pembangunan yang kini telah berbasis sistem digital. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi temuan penyimpangan yang justru menghambat pembangunan.
“Pembangunan ini berkelanjutan, tidak selesai satu atau dua tahun. Fisik dan nonfisik harus jalan bersama. Saya yakin Papua bisa maju kalau semuanya komitmen mengawal program pemerintah,” ujarnya.
Lebih jauh, Gibran menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan di Papua dengan fokus utama pada sektor pendidikan dan kesehatan.
Gibran juga menyoroti masih adanya persoalan mendasar di Papua, seperti kondisi sekolah yang rusak, ruang kelas bocor, hingga fasilitas kesehatan yang belum memadai. Menurutnya, masalah-masalah tersebut tidak boleh terus dibiarkan.
“Jangan sampai masih ada sekolah rusak, bocor, panas. Itu nggak boleh. Kita genjot di sana, baik pendidikan, pelatihan-pelatihan, termasuk AI, kemudian kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas, alat-alatnya diperbarui, dan kekurangan tenaga medis juga kita kirim,” kata Gibran.
Ia menyebut, jika pendidikan dan kesehatan berjalan seiring dengan percepatan pembangunan infrastruktur, maka berbagai persoalan seperti inflasi, ketimpangan di Papua akan bisa ditekan secara bertahap.
Jurnalis: Angga Rosa
Editor: Sekar S
