KUDUS, Lingkarjateng.id – Dalam rangka menindaklanjuti tuntutan demo yang dilakukan mahasiswa Kudus beberapa waktu lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menggelar Forum Grup Discussion (FGD) bersama Aliansi September Bergerak di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kudus pada Rabu, 21 September 2022. Tindak lanjut tersebut membahas mengenai kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam kesempatan tersebut, FGD dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kudus Masan, dihadiri oleh Bupati Kudus HM Hartopo beserta jajaran Forkopimda, Ketua Komisi D DPRD Kudus Ali Ihsan, dan Anggota Komisi D DPRD Kudus Muhtamat.
Hadir pula dari Forkopimcam, Dinas Perdagangan, Dishub, Dispertan, Kesbangpol, Aliansi Mahasiswa Bergerak, KSPSI, Paguyuban, dan tamu undangan lainnya.
Ketua DPRD Kudus, Masan menyampaikan bahwa FGD tersebut bertujuan untuk mencari solusi terkait kenaikan harga BBM bersubsidi yang berdampak kepada masyarakat luas.
Dalam diskusi tersebut, Ketua DPRD Kudus menekankan bahwa kewenangan untuk mengubah kebijakan terkait kenaikan harga BBM adalah kewenangan Pemerintah Pusat. Sehingga dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kudus hanya bisa menyampaikan rekomendasi (tuntutan/red) dari Aliansi Mahasiswa kepada Pemerintah Pusat.
“Sudah kami sampaikan ke Pemerintah Pusat karena hanya sebatas itu kewenangan kami. Untuk itu, hari ini kami harap FGD ini bisa menemukan solusi dan langkah produktif yang diambil supaya kenaikan harga BBM ini tidak terlalu memberikan dampak yang berat kepada masyarakat,” kata Ketua DPRD Kudus.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Kudus menjelaskan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat dalam menaikkan harga BBM diakibatkan adanya pembengkakan anggaran subsidi kepada masyarakat. Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa alasan pemerintah mengambil kebijakan itu, lantaran adanya fakta yang memprihatinkan bahwa subsidi yang digelontorkan kepada masyarakat justru dinikmati oleh kalangan masyarakat yang mampu.
“Ini adalah pesan yang disampaikan pak Presiden secara langsung dalam pidato kenegaraan, jadi pemerintah menaikkan BBM mengingat beban subsidi yang begitu besar,” terangnya.
Guna mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM, Ketua DPRD Kudus mengaku bakal menyalurkan anggaran perubahan APBD tahun 2022 untuk kebutuhan masyarakat dan memulihkan kondisi ekonomi di Kudus. Dirinya pun mengimbau Pemerintah Daerah untuk bisa mengambil sikap supaya masyarakat Kudus tidak terdampak kenaikan harga BBM.
Pihaknya juga mengajak masyarakat dan seluruh OPD terkait untuk berkomitmen dalam mengatasi persoalan tersebut supaya tidak begitu memberatkan masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk mengalihkan anggaran bantuan ke masyarakat supaya lebih tepat sasaran dan menguntungkan masyarakat yang kurang mampu,” tuturnya.
Sebagai contoh, Masan mengajak anggota DPRD Kudus agar gajinya dipotong 20 persen dan dialokasikan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Selain itu, pihaknya juga menyalurkan bantuan subsidi berupa pupuk kepada para petani, bantuan LPG 3 kg, BLT BBM kepada pelaku UMKM dan transportasi per orang Rp 150 ribu selama tiga bulan, hingga bantuan kepada guru madrasah.
“Untuk penanganan inflasi, kami refocusing anggaran 2 persen sebesar Rp 4,365 miliar untuk BLT di sektor UMKM dan transportasi, per orang Rp 150 ribu. Sedangkan tunjangan guru madin sebesar Rp 50,319 miliar dengan penerima ada yang Rp 1 juta, Rp 600 ribu, Rp 400 ribu, Rp 300 ribu baik guru negeri maupun swasta,” jelasnya.
Menurutnya, bentuk ikhtiar tersebut merupakan langkah konkret untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan kenaikan harga BBM. Dengan memberikan bantuan dan pelatihan-pelatihan, pihaknya berharap dapat meringankan beban masyarakat dan membangun Kudus lebih sejahtera.
“Langkah-langkah tersebut tentunya sudah dengan kajian yang baik, sesuai perundang-undangan yang ada. Terkait aspirasi yang disampaikan juga, saya yakin Pemerintah Pusat sudah punya pertimbangan yang matang,” tambahnya.
Menanggapi FGD yang digelar, perwakilan dari Aliansi September Bergerak Muhammad Alfin Rizqiya mengapresiasi DPRD Kudus yang telah menepati janjinya untuk menggelar FGD.
Dirinya pun berharap, berbagai solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus benar-benar meringankan beban masyarakat dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. (Lingkar Network | Hasyim Asnawi – Koran Lingkar)
