SEMARANG, Lingkarjateng.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, akan menindaklanjuti hasil koreksi koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Kami patut mengapresiasi dan merasa senang dengan koreksi-koreksi yang disampaikan BPK atas kinerja kami di lapangan,” ujar Wagub Jateng pada Selasa, 20 Januari 2026 di Kota Semarang.
Wagub mengatakan bahwa Pemprov jateng berkomitmen terus memperkuat fondasi ketahanan pangan.
BPK memberikan tiga catatan utama kinerja ketahanan pangan di Jateng. Pertama terkait pengumpulan dan sinkronisasi data pangan, kemudian pelaksanaan program pangan berkelanjutan serta alih fungsi lahan, dan konservasi sumber daya air untuk mendukung irigasi produksi padi.
Menurut Wagub yang juga menjabat Sekjen PPP menyampaikan bahwa data lahan pertanian memang harus disinkronkan karena berkaitan langsung dengan target ketahanan pangan di tahun berjalan.
“Kalau kita bicara data, ini memang harus kita kerjakan dengan cepat. Data lahan harus disinkronisasi,” ucapnya.
Pemprov juga menyoroti alih fungsi lahan di Jateng. Ia mengaku sudah meminta Dinas Pertanian untuk mengevaluasi alih fungsi lahan serta kondisi lahan yang ada di Jawa Tengah.
Menurutnya, pemerintah juga dituntut berpikir strategis agar keterbatasan lahan tidak menggerus kontribusi Jawa Tengah sebagai penopang ketahanan pangan nasional.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menghidupkan kembali lahan-lahan persawahan yang selama ini tidak produktif akibat keterbatasan irigasi dan hanya mengandalkan tadah hujan.
Pemprov Jateng mulai berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) agar aliran irigasi dapat difungsikan kembali.
“Kita kembalikan fungsinya supaya lahan-lahan itu kembali menghasilkan dan mendukung ketahanan pangan,” katanya
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ahmad Luthfi H. Rahmatullah menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan berfokus pada kinerja program-program Pemprov Jateng dalam mendukung ketahanan pangan.
“Secara umum, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan banyak hal yang mendukung ketahanan pangan. Namun tanpa mengurangi capaian yang ada, dari hasil pemeriksaan kami masih ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Ia menyoroti persoalan data pangan sebagai catatan utama, terutama sinkronisasi data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, masalah alih fungsi lahan dinilai masih memerlukan pembenahan serius.
Menurut Ahmad Luthfi, ketepatan dan keakuratan data sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan dan penentuan program lanjutan, dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di Jawa Tengah.
