SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang kembali didapuk menjadi pemerintah yang baik di Indonesia. Predikat kali ini, diperoleh Pemkot Semarang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemkot Semarang menempati urutan pertama di Jawa Tengah dan urutan kedua nasional dalam untuk peringkat Monitoring Center Of Prevention (MCP).
Masuknya Pemkot Semarang pada peringkat MCP, berdasarkan pada kinerja bidang pengadaan barang dan jasa, perizinan, capaian APBD, pajak daerah dan pengelolaan aset daerah. Dari sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan, Pemkot Semarang sendiri mencatatkan skor yang cukup tinggi yaitu 97,6 persen.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, selama memimpin Semarang dirinya mengaku menggunakan formula TOP Government (Trusted, Open, Participative) dalam membangun pemerintah daerah yang berintegritas.
Pemkot Semarang akan Terapkan Parkir Elektronik
Menurutnya, dengan formula tersebut, integritas ASN di Semarang dapat terus ditingkatkan. “Hari ini Pemkot Semarang tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas. Saya minta semua kanal komunikasi dibuka dan termonitor. Saya juga minta semua komitmen,” ungkapnya.
Hendi sapaan akrab Wali Kota Semarang menyebut, dengan formula itu, Pemkot Semarang mampu menginisiasi berbagai inovasi program layanan yang diterapkan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan.
Salah satu program inovasi yang diterapkan yaitu layanan fasilitas publik secara gratis bagi masyarakat yang lahir di Semarang hingga meninggal, pembukaan kanal laporan, aspirasi yang responsif serta pelayanan kelompok rentan.
“Layanan kelompok rentan, penataan 250 kampung tematik, pembangunan kawasan heritage Kota Lama, pengendalian rob banjir, serta berbagai program lain yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” terang Hendi.
Hendi Dukung Sinergitas Pemkot Semarang dan GP Ansor
Selain itu Hendi juga menegaskan, dalam pengelolaan pemerintahan yang membuat Semarang lebih terus berupaya untuk menggenjot pembangunan di setiap wilayah. “Alhasil kemudian ada 41 ASN Pemkot Semarang yang diberhentikan, bukan karena saya arogan, tapi karena sudah ada komitmen di awal,” tegasnya.
Atas hal itu, Hendi dianugerahi oleh BPSDMD Jateng untuk berbagi pengalamannya kepada 60 pejabat tinggi di Jawa Tengah, agar lebih menekankan dan mengembangkan wilayah di setiap daerah di Jawa Tengah.
“Dulu postur APBD Pemkot Semarang besar pada belanja tidak langsung, jadi fokus lebih ke urusan dalam pemerintahan. Hari ini kita balik lebih banyak belanja langsungnya untuk kepentingan pembangunan masyarakat,” terangnya. (Lingkar Network | Adimungkas – Koran Lingkar)
