PATI, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati berharap terjalinnya koordinasi dan sinkronisasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD setempat.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, saat mewakili Bupati Sudewo dalam rapat paripurna dengan agenda “Jawaban Bupati Pati terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2024”.
“Kami membacakan tanggapan Pak Bupati tentang saran-saran dari anggota DPRD Kabupaten Pati, sudah kami sampaikan. Yaitu, terkait Silpa dan yang lainnya,” ucapnya di Ruang Paripurna DPRD Pati pada Senin, 30 Juni 2025.
Candra berharap Pemkab dan DPRD Pati dapat saling berkoordinasi dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD.
“Harapannya ya sinkronisasi antara pemerintah daerah sama teman-teman di dewan,” katanya.
Wakil Ketua l DPRD Kabupaten Pati, Hardi, mengatakan bahwa dalam paripurna tersebut pihaknya juga menyampaikan Penjelasan Pemrakarsa atas Rancangan Perda tentang Perubahan Perbup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Rancangan Perda dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.
“Yang kedua, perubahan Perda tahun 2013 yaitu tentang kepariwisataan, juga tentang perikanan dan pergaraman. Karena, di Kabupaten Pati sudah agak dikembangkan oleh Pak Bupati Pati, Sudewo,” katanya.
Hardi berharap, perubahan Perda tersebut dapat meningkatkan industri perikanan nila salin pergaraman di Kabupaten Pati.
“Untuk peikanan, nila di daerah Tayu kemarin sudah didatangi oleh Pak Bupati. Untuk pariwisata agar masyarakat bisa berpariwisata di tempat yang telah dicanangkan,” tandasnya.
Jurnalis: Setyo Nugroho
Editor: Rosyid
