KUDUS, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyerahkan tambahan bantuan armada kendaraan dinas untuk dua instansi di wilayah setempat. Bantuan armada ini diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kudus dan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Kudus.
Bantuan hibah kendaraan dinas ini diberikan langsung oleh Bupati Kudus HM Hartopo dengan didampingi Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Eko Djumartono. Kendaraan dinas tersebut diserahkan kepada BPN dan UPPD Samsat Kudus di halaman Pendapa Kabupaten Kudus pada Kamis, 17 November 2022 pagi.
“Kami dari Pemkab Kudus menyerahkan bantuan hibah armada untuk BPN dan Samsat Kudus,” kata Bupati Kudus HM Hartopo.
Ia menyampaikan, bantuan kendaraan dinas ini diberikan untuk menunjang kinerja masing-masing instansi di lapangan. Sehingga, kinerja dari BPN dan Samsat Kudus di lapangan bisa semakin optimal.
“Harapannya hibah tersebut bisa menunjang pelayanan pada masyarakat serta bermanfaat dalam penyelenggaraan pelayanan publik,” ungkapnya.
Bantuan armada yang diberikan yakni berupa mobil dinas untuk menunjang operasional kinerja masing-masing dinas. Kendaraan dinas yang diberikan yakni berjenis Toyota All New Veloz.
“Hibah yang diserahkan kepada Kantor Pertanahan berupa satu unit mobil serta peralatan kantor. Sedangkan untuk UPPD Samsat Kudus mendapatkan hibah satu unit mobil saja,” ucapnya.
Dirinya menjelaskan, jenis kendaraan ini dipilih karena memiliki kualitas yang baik. Selain itu, pemeliharaan untuk jenis kendaraan tersebut juga dinilai mudah.
“Untuk dua mobil ini speknya yang tertinggi, perawatannya lebih mudah, sparepart-nya lebih mudah lalu dealer-nya juga jelas. Selama ini kan sudah teruji rekam jejaknya untuk Toyota,” sebutnya.
Bupati Hartopo menuturkan, pengadaan hibah armada kendaraan darat ini baru pertama kali dilakukan di tahun 2022. Baru dua instansi tersebut yang menerima bantuan hibah kendaraan dinas untuk meningkatkan kinerja di lapangan.
“Hibah kendaraan dinas untuk tahun ini baru diberikan untuk dua instansi tersebut, yakni BPN dan Samsat Kudus. Kalau untuk internal Pemkab Kudus sendiri belum ada pengadaan, kita memprioritaskan yang memang membutuhkan dulu,” terangnya.
Lebih lanjut, dalam kesempatan itu, Bupati Kudus juga menjelaskan mengenai pembangunan infrastruktur jalan di wilayah setempat. Ia menerangkan, pembangunan infrastruktur jalan saat ini masih menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Untuk infrastruktur jalan itu kami sesuaikan dengan kemampuan keuangan di Kudus saat ini,” ucapnya.
Pihaknya mengatakan, APBD Kudus saat ini belum bisa untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Hal ini lantaran saat ini keuangan daerah masih harus diprioritaskan untuk penanganan dan pemulihan pasca pandemi dan pengendalian inflasi.
“Kalau untuk infrastruktur itu kami melihat dari DAU, karena saat ini kan juga terpotong dua persen untuk pengendalian inflasi. Tentunya tidak cukup untuk pembangunan jalan, apalagi APBD kita tidak seberapa,” sebutnya.
Sehingga, sambungnya, untuk pembangunan infrastruktur jalan saat ini masih mengandalkan dari sumber dana yang lain. Diantaranya seperti dana bantuan gubernur (Bangub), dana alokasi khusus (DAK) atau pun dana insentif daerah.
“Sejauh ini jalan yang sudah tertangani dan menjadi baik di Kabupaten Kudus sudah mencapai di atas 60 persen,” tukasnya. (Lingkar Network | Nisa Hafizhotus Syarifa – Koran Lingkar)
