Tahun Ini, Bulog Targetkan Serap 91 Ribu Ton Beras dari Petani se-Karesidenan Pati

bulog Pati

Karyawan Bulog Kantor Cabang Pati tengah menunjukkan stok beras di gudang Bumirejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati 2023 lalu. (Setyo Nugroho/Lingkarjateng.id)

PATI, Lingkarjateng.id – Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menargetkan serap sebanyak 91 ribu ton beras dari petani di Eks Karesidenan Pati sebanyak pada 2025 ini.

“Target kami untuk tahun ini 91 ribu ton, untuk Pati raya. Mulai Blora, Rembang, Pati, Kudus dan Jepara lima kabupaten,” ungkapnya, Senin, 3 Februari 2025.

Nurdiansyah menyebut, dari kelima wilayah jangkauan Bulog Kantor Cabang Pati, yang paling banyak mensuplai beras adalah Kabupaten Blora. Kemudian, disusul Kabupaten Pati, Jepara, Rembang dan Kudus.

“Blora itu 45.078 hektar. Kalau Rembang 25. 907 Pati itu 41,446 ribu hektar. Kudus 8.758, Jepara 18.504,” papar dia.

Diketahui, tahun ini Bulog tidak lagi mengimpor beras dari luar negeri guna mendukung program swasembada pangan yang diusung Pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Untuk mempercepat penyerapan beras petani lokal, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) harus menurunkan standard kualitas beras.

Turunkan Standar Kualitas untuk Percepat Penyerapan Beras Lokal

Pimpinan Bulog Kantor Cabang Pati, Nur Hardiyansyah, mengatakan bahwa penurunan standar kualitas beras yang diterapkan Bulog dalam penyerapan beras petani yakni tingkat kerusakannya. Yang mana, pada tahun lalu, tingkat kepatahan beras yang diterapkan Bulog sebesar 20 persen.

“Salah satu yang berubah itu lebih ke kualitas. Jadi kalau dulu broken 20 persen, sekarang 25 persen. Sisanya sama semua. Untuk kepatahan berasnya ya. Kalau yang lain kasar air 14, broken 25 itu yang berubah, yang lainnya sama. Diturunkan sedikit cuma tidak terlalu berbeda. Sama-sama medium,” ujarnya.

Dengan menurunkan standard kualitas beras, Bulog dapat menjangkau penggilingan beras skala kecil. Sehingga, beras yang diserap akan lebih banyak lagi dan mampu mencukupi kebutuhan pangan di Karesidenan Pati usai Pemerintah melarang kebijakan impor beras.

“Cuma untuk mendongkrak, untuk mengakomodir penggilingan kecil yang mungkin belum terlalu bagus ya secara proses, buat memfasilitasi lah di penggilingan yang belum modern sama Gapoktan,” kata dia. (Lingkar Network | Setyo Nugroho – Lingkarjateng.id)

Exit mobile version