Ketua DPRD Pati Tepis Isu Pemecahan Wilayah soal Polres Jadi Polresta

Ketua DPRD Pati Tepis Isu Pemecahan Wilayah soal Polres Jadi Polresta

BERI KETERANGAN: Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin (depan) beserta anggota saat memberikan keterangan. (Arif Febriyanto/Lingkarjateng.id)

PATI, Lingkarjateng.id Banyak masyarakat Pati yang menilai perubahan nama dari Polres Pati menjadi Polresta Pati adalah awal dari pemecahan atau pemekaran wilayah di Kabupaten Pati.

Ditambah dengan ramainya di media sosial soal pemekaran wilayah di Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi Jawa Utara yang meliputi 6 wilayah kabupaten di eks Karesidenan Pati (Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan).

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin menilai bahwa hal tersebut tidak benar. Meski di masa depan kebijakan tersebut bisa saja terjadi, Ali mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada informasi resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Tidak ada sampai detik ini dari Pemerintah Pusat. Pemecahan wilayah kan menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri, sampai detik ini belum ada,” kata Ketua DPRD Pati, belum lama ini.

Perubahan nama Polres Pati menjadi Polresta Pati yang disinyalir menjadi awal dari pemecahan atau pemekaran wilayah ini juga dibantah oleh Ketua DPRD Pati. Menurutnya, perubahan nama tersebut, dikarenakan kondisi geografis wilayah Kabupaten Pati yang cukup luas.

“Pesannya seperti yang disampaikan pak Kapolda, Polresta Pati benar-benar hadir di tengah masyarakat dan tidak ada di semua lini yang tidak ada anggota Polresta Pati,” tambahnya.

RESMI: Peresmian Polres Pati menjadi Polresta Pati beberapa waktu lalu. (Tangkapan Layar Lingkar TV/Lingkarjateng.id)

Terkait dengan adanya perubahan nama instansi, Ketua DPRD Pati mengatakan bahwa ke depan juga akan ada perubahan struktur organisasi dalam Polresta Pati. Mulai dari pimpinan, divisi, hingga staff yang ada di kepolisian Pati saat ini.

“Hanya ada satu Polresta yang menaungi seluruh Kabupaten Pati. Yang mana pejabatnya juga dari AKBP menjadi Kombes, kemudian Wakapolresnya dari Kompol menjadi AKBP, begitu juga Kasat. Itu ranahnya kepolisian,” jelasnya.

Meskipun secara administratif tidak ada Kota Pati atau pun rencana pemecahan atau pemekaran di wilayah Pati, namun perubahan nama menjadi Polresta diharapkan oleh Ketua DPRD Pati, untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pati.

“Harapan kami, semoga ke depan tugas dan kewajiban Polresta Pati bisa melayani lebih baik,” tutupnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)