Ketua DPRD Pati Harapkan Sinergitas Stakeholder dalam Pembangunan Daerah

Ketua DPRD Pati, Ali badrudin. (Istimewa/Lingkarjateng.id)

Ketua DPRD Pati, Ali badrudin. (Istimewa/Lingkarjateng.id)

PATI, Lingkarjateng.idKetua DPRD Pati Ali badrudin meminta kerja sama atau sinergitas antar stakeholder untuk mendukung kemajuan pembangunan daerah. Ia menilai hal ini penting dilakukan untuk mewujudkan pembangunan yang bisa dirasakan oleh rakyat Pati.

Menurut Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, poros awal pembangunan daerah dimulai dari anggota DPRD bersama dengan pemerintah daerah melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang di tiap-tiap desa, kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten.

“Saya harapkan ada komunikasi yang lebih intensif dalam pembahasan rencana pembangunan Kabupaten Pati tahun 2024. Temanya ‘kan Meratanya Kualitas SDM dan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang unggul untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” jelasnya.

Para anggota DPRD Pati pun diminta agar aktif mengikuti musrenbang, sehingga dapat menyerap aspirasi dari masyarakat untuk kemudian ditindaklanjuti dengan program pembangunan bersama dengan pemerintah daerah.

“Seperti saat musrenbang, itu kan forum yang menysun rancangan pembangunan baik itu nasional maupun daerah. Tujuannya untuk membahas rencana pembangunan tahun 2024. Kita juga sudah menyepakati berbagai pembangunan,” ucap wakil rakyat asal Kayen ini.

Dikatakan, forum komunikasi bersama masyarakat ini adalah hal yang wajib dilakukan bagi tiap-tiap wakil rakyat. Hal ini lantaran setiap anggota DPRD Pati telah diberikan dana pokir atau pokok pikiran untuk membantu pembangunan di desa.

Sebagai pimpinan dewan, Ali mengaku yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah infastruktur jalan yang kondisinya rusak parah. Dirinya tak segan untuk meminta kepada seluruh anggotanya untuk bisa mengalokasikan dana pokir untuk membantu perbaikan jalan rusak.

“Jadi saya jelaskan terkait Pokir DPRD itu atas amanah Mendagri. Jadi tidak ada yang namanya aspirasi masyarakat, yang ada itu aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada teman-teman DPRD. Lalu kemudian kami menyampaikan ke pemerintah daerah,” pungkasnya. (Lingkar Network |Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)

Exit mobile version