KUDUS, Lingkarjateng.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kudus untuk menghadapi potensi bencana kekeringan maupun kebakaran.
“Status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan tersebut, ditetapkan mulai 12 Juni 2023 hingga 30 September 2023,” kata Plt. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Mundir.
Pihaknya mengungkapkan, penetapan status siaga darurat bencana kekeringan tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Hartopo No. 360/129 Tahun 2023 tanggal 12 Juni 2023.
Keputusan tersebut, kata dia, dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana kekeringan.
Dikatakannya, BPBD Kudus juga menyiagakan sumber daya yang berpotensi untuk dikerahkan saat terjadi bencana kekeringan di Kabupaten Kudus. Kemudian melakukan upaya pengurangan risiko bencana kekeringan.
Dalam menghadapi potensi kekeringan, BPBD Kudus menyiapkan satu juta liter air bersih untuk membantu kelangkaan air bersih di masyarakat.
“Jumlah air bersih yang kami sediakan masih bisa bertambah karena nantinya BPBD Kudus juga akan menggandeng perusahaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau coorporate social responsibility (CSR),” ujarnya.
Hingga kini, lanjut dia, belum ada desa yang mengajukan permintaan droping air bersih, mengingat sudah banyak desa yang sebelumnya daerah potensi kesulitan air bersih tersedia jaringan pipa PDAM Kudus.
Meskipun demikian, masyarakat tetap waspada dengan potensi musim kemarau yang diprediksi berlangsung antara bulan Mei hingga September 2023.
Dalam rangka memastikan desa yang kesulitan air bersih, maka dibentuk satuan tugas (satgas) siaga kekeringan yang bertugas mendata desa-desa yang kesulitan air bersih. (Lingkar Network | Anta – Koran Lingkar)