SEMARANG, Lingkarjateng.id – Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo mendukung usulan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 yang disesuaikan dengan laju inflasi di provinsi setempat.
“Pemprov (Pemerintah Provinsi) Jateng mengusulkan kenaikan UMP dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2023 minimal sesuai laju inflasi di provinsi ini,” ungkap Ganjar Pranowo pada Minggu, 6 November 2022.
Menurut Ganjar, hal tersebut sesuai isi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Pada salah satu pasalnya tertulis bahwa upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten/kota yang dengan syarat tertentu ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Terkait dengan hal itu, Ganjar mengaku sudah menyurati Kementerian Ketenagakerjaan RI tentang tindakan jajarannya dalam menjaring aspirasi kalangan serikat pekerja, pengusaha dan para pemangku kepentingan lainnya.
“Kenapa? karena ketentuannya menggunakan PP dan itu bukan kewenangan kami, tapi Presiden dan Kemenaker sebagai leading sector- nya,” imbuhnya.
Soal usulan lainnya, Ganjar sepakat dan akan menyampaikannya kepada pemerintah, sehingga ada pertimbangan untuk merevisi PP Nomor 36 tahun 2021.
Ia berpendapat bahwa PP itu bisa direvisi. Sebab, kondisi saat ini telah berubah dan situasi ekonomi dunia juga sedang bergejolak.
“Memang situasi ekonomi sekarang lagi bergerak, semua tahu bahwa inflasinya cukup tinggi, kita juga tahu ekonomi tumbuh. Oleh karena itu, menjadi pertimbangan,” katanya. (Lingkar Network | Koran Lingkar)
