PATI, Lingkarjateng.id – Pupuk subsidi merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, termasuk anggota DPRD Pati. Terlebih, mayoritas masyarakat Pati menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian yang membutuhkan pupuk subsidi.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi B DPRD Pati Ali Mundir angkat bicara. Meski pemerintah telah memberikan pupuk subsidi, dirinya merasa hal tersebut masih cukup rumit. Mengingat, para petani harus diwajibkan terdaftar di Kartu Tani agar bisa membeli pupuk subsidi.
“Kalau pupuk dibilang aman tidak aman. Apalagi Kartu Tani ada baiknya bagi pemerintah dan masyarakat. Di mana ada kebijakan pasti ada pro kontranya,” ujar Mundir.
Anggota Komisi B DPRD Pati ini menilai, kebutuhan petani akan pupuk subsidi masih sangat kurang. Meski demikian, ia mengaku pihaknya sudah beberapa kali mengajukan penambahan pupuk subsidi untuk Kabupaten Pati.
“Kuota pupuk kan memang segitu, untuk kebutuhan petani ya kurang. Kita mengusulkan tambah saja, tidak pernah di ACC,” ungkapnya.
Meski urusan pertanian di bawah naungan Komisi B, dirinya mengaku tidak tahu persis masalah pupuk subsidi dan Kartu Tani yang menjadi program pemerintah. Meski begitu, anggota Komisi B DPRD Pati ini mengaku tetap akan memperjuangkan untuk masyarakat Pati, khususnya di Dapilnya (Daerah Pemilihan).
“Memang di Komisi B ada pertanian, kelautan, BPKAD (keuangan daerah), Ketapang (ketahanan pangan). Kalau pupuk saya tidak tahu persis, Kartu Tani punya siapa dan lainnya. Yang penting di Dapil saya kalau ada masalah saya perjuangkan,” tandasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)