DPRD Blora Imbau Penyaluran Bansos Berdasarkan Data Akurat

DPRD-Blora-Imbau-Penyaluran-Bansos-Berdasarkan-Data-Akurat

POTRET: Ketua Komisi D DPRD Blora, Ahmad Labib Hilmy. (Lilik Yuliantoro/Lingkarjateng.id)

BLORA, Lingkarjateng.idKetua Komisi D DPRD Blora Ahmad Labib Hilmy meminta pemangku kebijakan objektif dalam memberikan bantuan kepada warga prasejahtera agar sesuai sasaran.

“Berbasis data, objektif, sehingga bisa tepat sasaran,” ujar pria yang akrab disapa Gus Labib pada Senin, 28 November 2022.

Untuk membantu pengentasan kemiskinan di Blora, lanjut Gus Labib, dibutuhkan dua pendekatan. Pertama, data yang memang betul-betul objektif, dalam arti data tersebut betul sesuai kondisi riil yang ada di masyarakat.

Kemudian yang kedua, Gus Labib mencontohkan, seperti pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), kerap ditemukan yaitu pemangku kebijakan terlalu mudah membuatkan SKTM tanpa perlu verifikasi lapangan terlebih dahulu.

Menurut Gus Labib, kondisi ini sangat ironis karena selama data ini tidak objektif dan program kemiskinan tidak tepat sasaran.

“Contoh orang yang kaya kok tetap dapat bantuan. Ini tentu buang duit,” ujar putra kedua dari Pengasuh Ponpes Khozinatul Ulum Blora ini.

Sementara itu, Gus Labib mengaku pernah berdiskusi dengan lurah/kepala desa dan para pimpinan di perguruan tinggi di Kabupaten Blora. Waktu itu, ia ditunjuk untuk memberikan closing statement atau pidato penutupan.

Dalam pidato itu, ia menyampaikan bahwa, untuk mengurangi kemiskinan, lurah/kepala desa harus berani tidak mengeluarkan SKTM sebelum ada verifikasi.

“Ketika itu, diam semua. Ya karena Pak Lurah punya kepentingan. Artinya kalau saya berani nanti apa milih saya. Hal seperti ini kan repot,” imbuhnya.

Makanya, lanjut Gus Labib, persoalan kepentingan ini apabila ingin objektif, mitra kerja harus dilebarkan lagi. Seperti, membentuk tim verifikasi yang betul-betul independen.

Atas kondisi itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Blora ini menawarkan solusi untuk dijadikan pekerjaan bersama.

Pasalnya, lanjut Gus Labib, ada kecenderungan pola pikir bahwa hal itu merupakan pekerjaan para pemangku kebijakan, tapi sebenarnya juga dibutuhkan kerja sama dari para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan edukasi ke masyarakat.

“Bahwa yang memang mendapatkan bantuan itu yang betul-betul yang berhak, yang tidak berhak, ya mengalah,” imbaunya.

Mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah pada tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019. Data tahun 2019 jumlah warga miskin sebanyak 97.860 jiwa.

Sedangkan, tahun 2020 naik menjadi 103.730 jiwa atau ada penambahan sebanyak 5.880 jiwa penduduk miskin. (Lingkar Network | Lilik Yuliantoro – Koran Lingkar)