Buat Beban Rakyat, DPC Partai Demokrat Pati Tolak Kenaikan Harga BBM

POTRET: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati, Joni Kurnianto. (Istimewa/Lingkarjateng.id)

POTRET: Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati, Joni Kurnianto. (Istimewa/Lingkarjateng.id)

PATI, Lingkarjateng.id – Berbagai pihak menolak keputusan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Respons penolakan salah satunya datang dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pati.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Pati, Joni Kurnianto menyatakan bahwa pihaknya beserta Demokrat Pati mengambil sikap untuk menolak kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah pada Sabtu, 3 September 2022 lalu.

”Dari Partai Demokrat Kabupaten Pati, kami menolak dengan adanya kenaikan BBM tersebut. Karena ini tidak sesuai hati nurani kita semua,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan BBM akan menyebabkan sejumlah dampak. Salah satunya dampak ekonomi yang nantinya menjadi beban rakyat kecil.

Dampak ekonomi, dinilai Joni akan semakin terasa karena belum lama ini ekonomi di Indonesia belum sepenuhnya pulih akibat pandemi yang sudah berjalan beberapa tahun. Sehingga kenaikan harga BBM membuat kondisi rakyat semakin terjepit.

Buat Beban Rakyat, DPC Partai Demokrat Pati Tolak Kenaikan Harga BBM 2

“Masa setelah pandemi ini cukup berat ekonominya. Tidak ada upaya pemerintah untuk meringankan tetapi (kebijakan menaikkan harga BBM) ini malah memberatkan,” ungkapnya.

Kekhawatiran lainnya, lanjut Joni juga akan berpengaruh pada harga bahan pokok di pasar. Hal ini tidak lepas dari biaya transportasi yang juga naik sehingga harga kebutuhan pokok juga membengkak.

“Kalau BBM dinaikkan otomotis menjadi beban rakyat kecil. Walaupun beberapa ribu rupiah. Tetapi efek domino dari kenaikan harga BBM ini yang mengerikan. Akan naik bahan-bahan pokok di pasar,” terangnya.

Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti mega proyek yang digalakkan pemerintah namun tidak memberi perhatian lebih untuk BBM dan justru menyengsarakan rakyat kecil.

“Jadi kami dari Demokrat Kabupaten Pati menolak harga BBM ini, karena realistis, di satu sisi pemerintah membuat mega proyek, mercusuar, proyek besar yang tidak menyentuh masyarakat, tapi satu sisi masyarakat menderita, masyarakat kecil menderita dengan kenaikan BBM,” tegasnya.

Diketahui, Pemerintah menaikkan harga BBM pada 3 September 2022 lalu jam 14.30 WIB. Beberapa jenis BBM naik harga, dari Pertalite per liter awalnya Rp7.650 menjadi Rp10.000, Pertamax dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter dan Biosolar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. (Lingkar Network | Aziz Afifi – Koran Lingkar)

Exit mobile version