KENDAL, Lingkarjateng.id – Kondisi Keuangan yang tidak memungkinkan, membuat Pemerintahan Kabupaten Kendal terpaksa harus berutang Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp 10,5 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kendal, Mardi Edi Susilo menyebut, diutangnya TPP ASN tersebut karena adanya kondisi antara pendapatan dan belanja daerah yang tidak seimbang.
“Jadi memang pada saat APBD Penetapan tahun 2023 ada kondisi dimana pendapatan dan belanja tidak seimbang. Kemudian di APBD Perubahan ada rasionalisasi pendapatan dan belanja supaya seimbang,” terang Mardi.
Ia mengungkapkan, pembayaran TPP yang diutang tersebut yakni TPP bulan November 2023 yang rencananya akan dibayarkan pada Februari 2023. Sementara TPP bulan Desember memang biasanya dibayarkan di bulan selanjutnya, karena harus memenuhi administrasi pencairan berbasis kinerja di bulan berjalan.
“Yang diutang TPP November, mungkin di sekitar bulan Februari 2024. Kalau TPP Desember itu biasanya dibayarkan di Januari. Karena TPP ini berkaitan dengan kinerja. Kalau November harusnya dibayarkan di Desember,” ujar Mardi.
Ia menerangkan, diutangnya TPP ASN tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan APBD, mengingat banyaknya rencana pembangunan. Dan menurut Mardi, terkait molornya pembayaran TPP tersebut telah disepakati bersama.
“Jadi kondisi keuangan saat ini, pendapatan turun tapi belanja tidak turun signifikan. Misalkan pendapatan turun lima, tapi belanja turunnya cuma tiga. Nah masih ada gap (selisih/red) dua. Gap dua inilah salah satunya jadi hutang belanja TPP,” jelas Mardi.
Mardi menambahkan, selain hutang TPP, saat ini pihaknya masih menghitung terkait belanja apa saja yang nantinya akan diutang akibat dari rasionalisasi tersebut.
“Harapan kami itu bisa kami cukupi, tapi kalau tidak bisa kita cukupi kita akan cari opsi yang baik,” imbuh Kepala BPKAD Kendal.
Dirinya berharap, kedepan seluruh eksekutif dapat menyamakan persepsi agar dalam pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik, terukur dan akuntabel, sehingga dapat tercipta keselarasan antara pendapatan dan belanja.
“Kami juga berkoordinasi dengan Bapenda. Harapan kami target PAD 2023 bisa tercapai 100 persen,” tandasnya. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Lingkarjateng.id)