KENDAL, Lingkarjateng.id – Nelayan di Kabupaten Kendal saat ini menghadapi krisis solar subsidi yang parah. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tawang Desa Gempolsewu, Kecamatan Rowosari, Kendal, mengalami kelangkaan solar subsidi sejak 23 Agustus 2025.
Hal ini menyebabkan nelayan tidak bisa melaut dan mengancam ekonomi keluarga nelayan.
Menurut Ketua Fraksi PKS DPRD Kendal, Rubiyanto penurunan kuota solar subsidi untuk nelayan Kendal dari 11.000 kiloliter (KL) di tahun 2024 menjadi hanya 8.699 KL di tahun 2025 menjadi penyebab utama kelangkaan solar subsidi.
Padahal, Pemkab Kendal telah mengajukan kuota solar subsidi nelayan sebanyak 15.000 KL.
“Fraksi PKS DPRD Kendal berkomitmen untuk mengawal terkait kelangkaan solar subsidi nelayan,” tegas Rubiyanto.
Mereka mendesak pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk menambah kuota solar subsidi bagi nelayan Kendal.
Fraksi PKS juga mendorong Bupati Kendal untuk membuat surat permohonan penambahan kuota 4.000 KL kepada Komisi IV DPR RI.
Pemkab Kendal dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) telah berkoordinasi dengan BPH Migas untuk menambah kuota solar subsidi.
Ditambahkan, berkat advokasi saat ini sudah dilakukan pengiriman solar bersubsidi sebanyak 34 KL di SPBN Tawang dan 34 KL untuk SPBN Bandengan.
“Rencananya, akan ada penambahan kuota hingga 1.000 KL hingga Desember 2025,” tambahnya.
Dengan aksi cepat dan koordinasi yang baik, Fraksi PKS DPRD Kendal berharap dapat membantu menyelesaikan krisis solar subsidi yang dihadapi nelayan Kendal.
Jurnalis: Arvian Maulana
Editor: Sekar S
