Semarang (lingkarjateng.id) – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah prihatin perihal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman pada Jumat (13/3).
Sebelumnya KPK telah menetapkan 2 bupati sebagai tersangka antara lain Bupati Pati Sudewo dan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq pada 3 Maret lalu.
Menanggapi hal tersebut Sekda Provinsi Jawa Tengah menilai dua obyek kegiatan kepala daerah yang sangat rawan disalahgunakan menjadi tindak pidana korupsi ialah proses jual beli jabatan dan pemberian cashback pada setiap proyek pembangunan.
“Kalau mitigasi kami di Pemprov itu mungkin sama dengan lainnya. Yang paling rawan itu satu, jual beli jabatan, itu sangat rawan kejadian. Dan mungkin beberapa tempat juga terjadi,” ujar Sumarno kepada wartawan di Kantor Sekdaprov Jateng baru-baru ini.
“Kemudian kalau di proyek proyek itu ada cashback, ada fee itu yang selalu kita ingatkan kepada teman-teman. Karena itu berkaitan dengan integritas,” imbuhnya.
Dirinya bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi juga tidak pernah bosan mengingatkan kepada para kepala daerah disetiap pertemuan agar menjalankan amanah yang diberikan masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Sumarno menegaskan setiap pejabat mestinya menjaga integritas masing-masing. Termasuk membangun tanggung jawab pada setiap individu. Ia juga menekankan khususnya pada pemberian fee proyek memang tidak bisa dilihat kasat mata.
“Maka Pak Gubernur selalu mengimbau meminta bahwa kita bersama punya amanah, maka ayo kita bangun integritas kita. Kita punya tanggung jawab,” tegasnya.
“Kalau istilahnya ya bahasanya mau berapa Kali kita sampaikan kalau itu tidak tumbuh dari Kita semua ya kejadian akan terjadi lagi,” lanjut dia.
Diakhir pernyataanya, Sumarno menyebut ada dua sistem yang dapat memperbaiki moral pata pejabat daerah agar tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi, yakni pakta integritas dan perbaikan melalui sebuah sistem.
“Sebetulnya kalau masalah integritas tidak sekedar dokumen ya. Pakta integritas selalu dibuat tetapi juga kembali ke substansi ya harus dibangun dari sistem. Inilah di Pemprov Jateng kita coba bangun budaya integatas ini jauh lebih penting,” tandas Sumarno.
“Saya selalu ingatkan ke semuanya bahwa semua dapat gaji dan tunjangan. Gaji harus dikompensasi dengan melayani masyarakat. Sifat kita dihadapan tuhan itu jelek semua. Yang bernilai di hadapan Allah ya kita bisa mengendalikan diri. Maka inilah yang harus dibangun di seluruh wilayah Jawa Tengah,” pungkasnya. ***
Jurnalis : Rizky
Editor : Fian
