SEMARANG, Lingkarjateng.id – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) di Jawa Tengah mencatatkan kontribusi nyata senilai triliunan rupiah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total sumbangan keduanya mencapai 1,87 persen terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana KEK menyumbang nilai sebesar Rp4,86 triliun (0,98%) dan KI memberikan andil sekitar Rp4,43 triliun (0,89%).
Capaian ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2025 hingga menyentuh angka 5,37 persen, yang didukung oleh operasional ratusan perusahaan di kawasan tersebut. Selain terhadap PDRB secara umum, kontribusi KEK dan KI terhadap sektor industri pengolahan juga tergolong signifikan, yakni sebesar 3,70 persen.
Secara rinci, KEK menyumbang Rp3,86 triliun (2,33%) dan KI sebesar Rp2,26 triliun (1,37%) pada sektor pengolahan yang merupakan kategori penyumbang ekonomi terbesar di Jawa Tengah sebesar 33,38 persen.
“Itu lumayan besar terhadap perekonomian. Ini baru yang sudah beroperasi. Ada juga yang belum beroperasi secara penuh sehingga ke depannya saya kira akan lebih besar lagi,” kata Kepala BPS Jawa Tengah, Ali Said, disela audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu, 11 Februari 2026.
Adapun jumlah perusahaan atau usaha yang berpartisipasi dalam pendataan KEK dan KI di Jawa Tengah pada triwulan IV-2025 antara lain 109 perusahaan di KEK Kendal, 48 perusahaan di KEK Indutropilolis Batang, 47 perusahaan Kawasan Industri Candi Semarang, 31 perusahaan di Kawasan Industri Terboyo Semarang.
Kemudian 24 perusahaan di Kawasan Industri Wijayakusuma Semarang, 17 perusahaan di Bukit Semarang Baru (BSB) Industrial Park, 12 perusahaan di Jateng Land Park Sayung Demak, 5 perusahaan di Batang Industrial Park, serta 3 perusahaan kawasan lainnya (Kawasan Industri Cipta dan LIK Bugangan Baru Semarang).
” Kami akan data secara rutin setiap triwulan untuk mendukung PDRB Jawa Tengah,” kata Ali.
Dalam kesempatan itu, Ali juga meminta dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait rencana sensus ekonomi yang akan dilakukan pada bulan Mei-Juli 2026. Sensus ekonomi tersebut akan memotret bagaimana daya saing usaha di Jawa Tengah, memetakan perekonomian wilayah, memotret tentang ekonomi lingkungan dan ekonomi hijau, juga perkembangan UMKM dan kontribusinya terhadap perekonomian.
“Ada juga persoalan yang dihadapi dunia usaha. Itu beberapa isu yang akan dilakukan dalam sensus ekonomi 2026,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi selama ini sangat vokal kepada bupati dan wali kota di wilayahnya. Terutama terkait dengan dorongan untuk menciptakan kawasan ekonomi dan kawasan industri baru di daerah masing-masing.
Beberapa daerah sudah merespons dengan menyiapkan potensi kawasan ekonomi dan kawasan industri baru. Misalnya Kabupaten Cilacap, Kebumen, Banyumas, Brebes, Batang, Kendal, Demak, Semarang, dan Rembang.
“Potensinya besar dan banyak yang harus di kerjakan. Adanya kawasan ekonomi dan kawasan industri akan memudahkan untuk investasi, sehingga dapat mendorong perekonomian,” kata Ahmad Luthfi beberapa waktu lalu.
Terkait Sensus Ekonomi, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mendukung penuh. Ia juga akan mengkomunikasikan dengan bupati dan walikota serta pelaku usaha untuk mendukung dan terbuka dalam memberikan data.
Pendataan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPS di seluruh sektor sangat membantu pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan.
“Nanti kami akan kasih arahan kepada kabupaten/kota untuk mendukung penuh sensus ekonomi 2026,” tandasnya.
Editor: Tia
