SALATIGA, Lingkarjateng.id – Ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga menggelar demo di Kantor DPRD Kota Salatiga pada Rabu, 19 Februari 2025. Mereka menggeruduk kantor wakil rakyat untuk menolak pemberian izin tambang kepada universitas dan kebijakan pemangkasan anggaran pendidikan.
Tak hanya itu, aksi yang digelar mahasiswa UIN Salatiga itu juga mendesak pemerintah pusat melakukan evaluasi program makan bergizi gratis (MBG).
Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah UIN Salatiga menilai bahwa sejumlah kebijakan pemerintah saat ini tidak tepat.
“Program makan bergizi gratis seharusnya tidak mengorbankan program-program lainnya, terutama anggaran pendidikan nasional yang berdampak pada kualitas pendidikan kita,” katanya.
Dalam aksinya, para mahasiswa ditemui dua anggota DPRD Kota Salatiga dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Alexander Joko Sulistyo dan Hartoko Budiono. Keduanya duduk bersama mahasiswa di halaman Kantor DPRD Kota Salatiga dan menggelar diskusi terbuka guna menampung serta merespons aspirasi mereka.
Alexander Joko Sulistyo menyatakan, pihaknya mendukung aspirasi mahasiswa dan akan meneruskan tuntutan mereka ke DPR RI yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan kebijakan nasional.
“Kami memahami kekhawatiran mahasiswa dan akan menyampaikan hal ini ke tingkat yang lebih tinggi agar mendapat perhatian serius,” ujar Alex.
Terkait program makan bergizi gratis, Alex menegaskan pandangannya yang kurang setuju dengan implementasi program tersebut. Menurutnya, tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan kebutuhan makan anak tidak bisa digantikan oleh pemerintah.
“Yang seharusnya menjadi fokus pemerintah adalah memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi para orang tua, sehingga mereka mampu menghidupi anak-anak mereka dengan baik,” ucapnya.
Lebih lanjut, Alex juga mengkritik pemangkasan anggaran pendidikan yang menurutnya tidak sepatutnya dilakukan. Ia menegaskan bahwa pendidikan merupakan faktor penting bagi masa depan anak-anak dan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah.
“Anggaran pendidikan seharusnya tidak dikorbankan demi program lain, karena pendidikan adalah investasi masa depan bangsa,” tandasnya. (Lingkar Network | Angga Rosa – Lingkarjateng.id)
