PATI, Lingkarjateng.id – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Kabupaten Pati melalui bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) membentuk forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA). Anggia Widiari, S.SiT, M.Kes selaku Sekretaris PUSPA Pati dan Kasie Pemberdayaan Perempuan mengungkapkan bahwa, pihaknya sedang dalam proses pembuatan Surat Keputusan (SK) Bupati Pati. Akan tetapi, untuk pelaksanaan pelantikan direncanakan tahun 2023 mendatang.
“Kita sedang melakukan pembuatan SK tapi untuk peresmian dalam hal ini pelantikan itu direncanakan tahun depan, karena tidak ada anggaran disebabkan refocusing Covid-19. Jadi, dianggarkan nanti di tahun 2023 dari alokasi dana APBD. Terkait forum PUSPA itu, di Pati sendiri baru dieksekusi pada awal tahun 2022 ini dan nanti dijadwalkan akan ter-SK-kan sebelum Bulan Agustus,” ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya Rabu (25/05).
Berdasarkan keterangannya, salah satu tujuan utama dari forum PUSPA Pati adalah mewujudkan program Three End (Tiga Akhiri). Pertama, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kedua, akhiri kesenjangan ekonomi. Ketiga, akhiri perdagangan manusia.
Tingkatkan Layanan, PDAM Pati Bentuk Forum Komunikasi Pelanggan
Pertama, mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan tersedianya informasi hak perempuan dan anak yang menjangkau seluruh masyarakat Indonesia; berfungsinya kelembagaan di tingkat desa untuk memastikan pemenuhan hak perempuan dan anak; berfungsinya forum PUSPA, TIM PPT (Pusat Pelayanan Terpadu); serta dukungan yang masif dari pemangku kepentingan.
Kedua, mengakhiri perdagangan manusia yang terdiri dari terbangunnya sistem deteksi anti perdagangan manusia (perempuan dan anak), meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam sistem deteksi anti perdagangan manusia, dan terbangunnya sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanganan kasus perdagangan manusia melalui gugus tugas TPPO, serta memastikan setiap calon TKW mendapatkan pelatihan yang memadai.
Ketiga, mengakhiri kesenjangan ekonomi yang terdiri dari memastikan lembaga terkait menjalankan program pelatihan bagi perempuan pelaku usaha, memastikan setiap perempuan berhak mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan, menyiapkan sistem permodalan alternatif bagi perempuan pelaku usaha mikro, dan mengembangkan dukungan dana/sarana alternatif bagi perempuan inovator.
Ngabuburit, Komunitas One Day One Juz Pati Gelar Ngaos On The Road dan Berbagi Takjil
“Di Pati saat ini kan masih banyak, terkait dengan kekerasan perempuan dan anak. Informasi kemarin itu dari data PPPA Polres Pati untuk data kekerasan perempuan itu 13 dan anak 8 itu tahun 2021. Pada tahun 2022, dari Januari sampai dengan Bulan April kekerasan perempuan 4 dan anaknya 8. Maka dari itu, salah satunya juga menyadarkan perempuan di Kabupaten Pati agar bisa melek dan menghargai dirinya sendiri, lalu yang kedua angka kekerasan perempuan dan anak bisa turun, kekerasan anak di Pati itu mengerikan. Kalau ditangani oleh bidang PPPA sendiri itu tidak bisa. Jadi, membutuhkan kerja sama dan sinergi kerja dari semua stakeholder,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa, sebenarnya sasaran dari forum PUSPA Pati bukan hanya terhadap perempuan dan anak saja, namun juga kepada laki-laki. Hal tersebut dikarenakan pelaku kekerasan didominasi oleh pihak laki-laki. Maka dari itu, sangat perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada laki-laki.
Selain itu, ia menambahkan bahwa, dengan adanya forum PUSPA dibawah naungan DINSOS P3AKB juga menjadi wadah untuk pencegahan, pengaduan, pendampingan, dan penanganan korban kekerasan.
“Pencegahan dengan mengadakan sosialisasi, lalu melaksanakan penanganan dengan pendampingan. Kita sudah punya alur penanganan, jadi kalau korban datang ke sini lalu kita terima. Kita data pengaduannya seperti apa, lalu kita analisa dia kebutuhannya apa. Jika kebutuhannya untuk ke psikolog, kita rujuk ke psikolog. Nanti korban datang ke sana bersama keluarga. Keluarga harus mendukung, berkontribusi juga. Kemudian, jika memang ingin meneruskan ke kepolisian, juga silahkan datang ke kepolisian. Kita koordinasi dengan Unit PPPA kepolisian. Kita dampingi sampai selesai. Tetapi sebelumnya, kita juga tetap harus komunikasi dengan Pemerintah Desa (Pemdes) melalui ring-ring penanggung jawab per RT atau RW untuk bisa mengamankan korban,” tuturnya.
Perlu diketahui, anggota Forum PUSPA terdiri dari pemerintah daerah, lembaga masyarakat, profesi, organisasi keagamaan, akademisi, lembaga riset, dunia usaha, media, dan GOW (Gabungan Organisasi Wanita).
Sedangkan, tujuan dari forum PUSPA sendiri tidak hanya untuk memperkenalkan program unggulan Three End, namun juga menggalang dukungan lembaga masyarakat, membangun sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media pada level daerah untuk percepatan dan efektifitas mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak Indonesia. Selain itu tujuan PUSPA yaitu berbagi pengalaman dan gagasan inovatif berkenaan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia.
Kemudian, tugas forum PUSPA terdiri dari menyiapkan dan menyusun program kerja terkait dengan PPPA; melakukan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan seluruh anggota forum PUSPA; mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai ancaman kekerasan, gejala kekerasan perempuan dan anak dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan secara mandiri. (Lingkar Network | Ika Tamara Dewi – Koran Lingkar)
