PATI, Lingkarjateng.id – Singkong atau ketela pohon adalah salah satu tanaman yang dicabut pupuk subsidinya oleh pemerintah. Kebijakan sangat disayangkan oleh anggota Komisi B DPRD Pati, Narso.
Terlebih, menurutnya, di Pati Utara mayoritas masyarakat merupakan petani singkong. Narso menilai, kebijakan ini adalah suatu langkah yang keliru di tengah misi dari pemerintah dalam membangkitkan perekonomian masyarakat pasca pandemi Covid-19 yang melumpuhkan sektor ekonomi.
“Untuk pupuk bersubsidi yang dicabut, seperti komoditi singkong dan beberapa komoditi yang dicabut. Memang kami menyayangkan pencabutan itu disaat kita semua ingin ada kebangkitan ekonomi rakyat pasca pandemi,” ucap politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Karena ini adalah kebijakan dari Pemerintah Pusat, ia mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk membantu para petani singkong.
Sebagai respon cepat, pihaknya telah meminta kepada Dinas Pertanian (Dispertan) Pati untuk memberikan edukasi pembuatan pupuk alternatif pengganti pupuk subsidi.
Para petani pun diharapkan juga diberi pengarahan dan penjelasan terkait pencabutan subsidi ini. Sehingga, tidak ada salah pengertian antara pemerintah dan para petani.
“Kalau kita di legislatif memang fungsi kita bukan lembaga operasional. Teman-teman Dispertan kita minta untuk sosialisasi kepada para petani singkong untuk mempersiapkan beralih ke pupuk alami, pupuk kandang. Sehingga, bisa diterapkan lebih masif lagi terutama kepada petani singkong,” imbuhnya.
Dengan adanya kerjasama yang baik antara DPRD Pati selaku legislatif dengan Dispertan selaku eksekutif, Narso yakin dapat membantu petani singkong dalam menekan biaya produksi, khususnya untuk pembelian pupuk yang memang penting dalam sektor pertanian.
“Bisa dibantu dari Dispertan, sehingga bisa menjadi satu solusi terhadap dicabutnya subsidi pupuk singkong. Sehingga menekan biaya produksi,” tandasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Koran Lingkar)
