DEMAK, Lingkarjateng.id – Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menyampaikan pandangan umum terhadap raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.
Pendapat fraksi DPRD Demak itu disampaikan dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Demak Zayinul Fata pada Senin, 7 Juli 2025.
RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan.
Fraksi PKB memberikan saran dan masukan terhadap Raperda RPJMD 2025-2029 agar pemerintah memanfaatkan potensi lokal, seperti sektor pertanian dan perikanan pesisir.
“Demak memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perikanan. Namun hingga kini potensi tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal,” kata jubir Fraksi PKB, Sukono.
Oleh karena itu pihaknya mendorong agar RPJMD 2025-2029 melakukan penguatan serius di sektor pertanian dan perikanan pesisir melalui pembangunan dan infrastruktur pertanian, seperti irigasi jalan produksi dan gudang hasil panen.
“Infrastruktur ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi distribusi hasil pertanian,” tuturnya.
Di sektor pertanian, Sukono menyebut perlunya pemanfaatan teknologi pasca panen agar hasil pertanian memiliki nilai tambah dan daya saing yang lebih tinggi.
“Petani perlu didampingi melalui pelatihan dan akses terhadap teknologi tepat guna yang sesuai kondisi lokal,” katanya.
Pada sektor perikanan, Fraksi PKB menyoroti persoalan banjir rob di empat kecamatan yang kian parah dan berdampak pada sektor perikanan pesisir, sehingga hal itu perlu mendapat perhatian serius.
“Pemerintah daerah harus menyusun langkah kongkret termasuk pembangunan sabuk pantai, penyediaan asuransi nelayan, serta penguatan koperasi sebagai akses permodalan dan distribusi hasil laut. Ini penting untuk menjaga keberlangsungan usaha nelayan tradisional dan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir,” tegasnya.
Ia menyebut penguatan sektor pertanian dan perikanan ini tidak hanya penting dalam konteks peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga sebagai pijakan utama menuju ketahanan pangan daerah dan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.
Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan. Mereka menilai bahwa peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah, penguatan kurikulum, kompetensi guru, serta pelatihan vokasional adalah fondasi penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam menghadapi bonus demografi dan tantangan industri masa depan.
Sementata itu, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memberikan catatan terhadap aspek perencanaan fiskal dalam dokumen RPJMD.
Menurut PDIP, proyeksi pendapatan daerah tahun 2025–2029 dalam RPJMD belum didasarkan pada indikator yang realistis dan justru menunjukkan tren perlambatan.
“Pertumbuhan pendapatan daerah selama lima tahun ke depan hanya diproyeksikan naik 2,5 persen, padahal potensi peningkatan cukup besar seiring diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah,” tegas jubir partai PDIP.
PDIP juga menyoroti stagnasi pada belanja daerah yang tercermin dalam dokumen RPJMD. Belanja operasional menurun sementara belanja modal meningkat tajam, namun tanpa kejelasan arah prioritas. Fraksi PDIP meminta penjelasan lebih lanjut terkait kerangka pengeluaran dan efektivitas alokasi anggaran tersebut.
“Kami akan terus melakukan pengawasan agar pelaksanaan RPJMD benar-benar sejalan dengan visi-misi kepala daerah dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Ketua DPRD Demak, Ayinul Fata, menegaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi akan menjadi referensi dalam pembahasan lanjutan bersama eksekutif.
“DPRD akan terus mendorong proses perencanaan pembangunan yang berkualitas, partisipatif, dan berkelanjutan,” tutupnya.
Jurnalis: M. Burhanuddin Aslam
Editor: Ulfa
