PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan gedung Setda Pemkot dan DPRD Kota Pekalongan yang porak-poranda pasca aksi massa tidak bisa lagi dipertahankan. Seluruh bangunan akan diratakan dan dibangun kembali dengan dukungan anggaran pemerintah pusat.
“Kondisinya sudah kategori rusak berat. Tidak ada pilihan lain selain dirobohkan dan dibangun ulang,” tegas Dody saat meninjau lokasi bersama Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, Minggu, 7 September 2025.
Ia menambahkan cetak biru (blueprint) gedung lama turut terbakar sehingga perencanaan harus dimulai dari nol.
“Targetnya akhir 2026 rampung. Kalau bisa lebih cepat, tentu akan kita percepat,” ujarnya.
Menurut Dody, pembangunan dilakukan bersamaan untuk kantor Wali Kota dan DPRD karena berada dalam satu kompleks.
“Feeling saya, anggarannya sekitar Rp80–90 miliar, tapi masih dihitung ulang dan disesuaikan desain baru. Arahan Presiden, semua kantor pemerintahan yang terbakar atau rusak parah segera dibereskan oleh pusat,” jelasnya.
Secara nasional, sedikitnya sepuluh provinsi melaporkan kerusakan fasilitas pemerintahan dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp1,1–1,2 triliun.
“Pekerjaan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Yang paling berat di Pekalongan, Kediri, dan Makassar, karena rusak total,” ungkap Dody.
Ia menekankan opsi mempertahankan bangunan lama justru berbiaya lebih tinggi.
“Pengalaman di stadion Malang, biaya perbaikan jauh lebih mahal. Jadi lebih baik dirobohkan, lalu kita preserve desain lama agar karakter bangunan tetap terjaga,” katanya.
Tim Kementerian PU akan menggali kembali referensi bentuk lama melalui diskusi bersama Pemkot.
“Nanti kita panggil yang masih ingat bentuknya seperti apa, duduk bersama dengan Pak Wali dan timnya, jadi tidak terlalu berubah dari desain lama,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan menegaskan pelayanan publik tetap berjalan normal meski gedung utama tidak dapat difungsikan.
“Pelayanan dipindah ke aula Dindagkop dan aula BPKAD Bappeda. Sejak 31 Agustus ASN langsung bersih-bersih dan menata kantor sementara, sehingga praktis tidak ada WFH,” tuturnya.
Afzan mengakui APBD Kota Pekalongan tidak mampu membiayai pembangunan ulang yang diperkirakan menelan puluhan miliar rupiah.
“Alhamdulillah, hari ini Pak Menteri berkunjung langsung atas perintah RI 1 untuk mengakomodir semua daerah yang terdampak paling parah. Salah satunya adalah Kota Pekalongan. Mudah-mudahan sesuai dengan planning, akhir 2026 bisa selesai.” ujarnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Sekar S
