KENDAL, Lingkarjateng.id – Sejumlah 500 tenaga kesehatan (nakes) dan non nakes yang tergabung dalam Forum Komunikasi Honorer Nakes (FKHN) yang sebelumnya direncanakan akan turun ke jalan dan menggelar aksi protes di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Rumah Dinas Bupati Kendal, akhirnya dibatalkan.
Namun aksi digantikan dengan audiensi antara 50 perwakilan dari FKHN dengan jajaran Dinkes Kendal yang juga dihadiri Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kendal, Alfebian Yulando yang digelar di Aula Dinkes, pada Rabu, 31 Januari 2024.
Geger WA! Tidak Ada Formasi PPPK, Pegawai Honorer Datangi Kantor Dinkes Kendal
Kedatangan tenaga nakes dan non nakes FKHN ini dipicu karena adanya pesan singkat melalui grup whatsapp yang isinya adalah sebagai berikut :
“Mohon maaf bapak/ibu kemungkinan terburuk Formasi Jafung Nakes dan 2 Tenaga Penunjang di Kendal hasil inputan kemarin saat perpanjangan Renbut tidak bisa di TL karena ada pihak-pihak yang keberatan Tanda Tangan Berita Acara Rencana Kebutuhan Tenaga Fungsional Kesehatan dan 2 Tenaga Penunjang (Tenaga Teknik Informasi dan Keuangan) dikarena Renbut tidak konsisten dalam pengisian 2 (dua) Tenaga Penunjang tersebut.
Ada beberapa Puskesmas yang menginput lebih dari 2 (dua) Tenaga Penunjang yang sudah kami batasi di :
- Pengelola Data Informasi.
- Pengelola keuangan.
Sekali lagi mohon maaf. Bila BA tidak ditandatangani dan tidak terkirim sampai batas waktu yg ditentukan maka, dianggap Kabupaten Kendal tidak mengajukan kebutuhan Jabatan Fungsional Kesehatan dan 2 Tenaga Penunjang dan bisa dipastikan Rekrutmen CASN (PPPK maupun CPNS) 2024 Kendal kosong atau tidak ada formasi,” demikian isi pesan tersebut.
Ketua FKHN Nakes Non Nakes Kendal, Redi Wibowo menjelaskan, pesan tersebut secara otomatis memicu reaksi seluruh tenaga honorer nakes dan non nakes, yang telah mengabdi di Puskesmas maupun RSUD dr Soewondo Kendal untuk mendatangi kantor Dinkes Kendal guna meminta klarifikasi.
Doni Sayangkan Dinkes Kendal Tidak Terbuka, Justru Membuat Resah
“Saya di telepon dari teman-teman, kok ada pesan seperti begini. Padahal kita sudah berproses melibatkan dari dinas, dari DPRD, kita sudah berproses. Kita sangat khawatir sekali dari pesan itu pak,” katanya.
Dirinya berharap, setelah melakukan audiensi dengan Dinkes Kendal ternyata informasi yang diterima tersebut kurang valid dan ada miskomunikasi. Dan saat ini permasalahan tersebut telah mendapatkan penjelasan dan selesai.
Pihaknya berharap, ke depan kuota PPPK atau CPNS lebih banyak lagi sehingga tenaga honorer yang terserap juga lebih banyak.
“Tadi sudah disampaikan bahwa permasalahan tersebut sudah clear. Sudah ada penjelasan dari Dinkes. Ke depan kita berharap, tenaga honorer di Dinkes ini diserap lebih banyak lagi, kuotanya PPPK atau CPNS lebih banyak lagi. Sehingga tenaga honorer yang ada di 30 Puskesmas dan RSUD ini bisa terakomodir semua tanpa terkecuali dari nakes dan non nakes,” tandas Redi.
Sebelumnya, Sekretaris Dinkes Kendal, Parno menyampaikan, pesan dari grup tersebut masih sekedar interpretasi atau penafsiran. Ia menegaskan, para tenaga honorer Dinkes Kendal tetap bisa mendaftarkan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Jadi kami tegaskan poin satu, tahun ini nakes maupun non nakes bisa mendaftar ASN CPNS maupun PPPK. Kita jamin tahun ini tetap bisa mendaftar,” tegas Gus Parno panggilan akrabnya.
Kemudian, lanjut Gus Parno, Dinkes Kendal telah mengusulkan total 916 formasi dengan rincian CPNS nakes sebanyak 602 dan tenaga penunjang sebanyak 30 dan PPPK nakes sebanyak 254 serta tenaga penunjang sebanyak 30.
“Kalau nakes clear tidak ada masalah. Untuk non nakes disarankan daftar di OPD lain sesuai jurusannya. Sambil kita dari Dinkes berusaha untuk merekomendasikan,” ungkapnya.
Dirinya berharap, pada tahun 2024 ini nasib tenaga honorer nakes dan non nakes di Dinkes Kendal bisa lebih meningkatkan derajatnya dengan menjadi tenaga PPPK.
“Harapan kami semuanya bisa terakomodir lebih baik dan nasib mereka bisa lebih baik kedepannya,” harap Sekretaris Dinkes Kendal. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Lingkarjateng.id)
