JAKARTA, Lingkarjateng.id – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah terkait kebijakan strategis menuju Indonesia Emas 2045 dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 di Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Pertama, mengenai ketahanan pangan dan energi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melarang ekspor limbah kelapa sawit, termasuk minyak jelantah untuk memastikan pemanfaatannya bagi kepentingan nasional terutama dalam mendukung swasembada energi.
Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dari kelapa sawit yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan dalam negeri.
“Limbahnya kelapa sawit, jelantah itu bahan untuk avtur. Sehingga, maaf bangsa-bangsa lain, saya tutup. Saya larang ekspor limbah kelapa sawit, ekspor jelantah. Harus untuk kepentingan rakyat Indonesia dulu,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga secara khusus meminta pemerintah daerah mendukung penuh program swasembada pangan sebagai prioritas utama. Menurutnya, kemandirian pangan merupakan syarat mutlak bagi kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.
Kebijakan kedua, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Presiden Prabowo mengatakan program prioritas pemerintah, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis hingga pemerataan pendidikan telah menunjukkan capaian nyata sekaligus memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat.
Presiden juga menjelaskan pelaksanaan program MBG juga memberikan dampak ekonomi yang luas. Program tersebut menciptakan ekosistem usaha dan lapangan kerja di berbagai daerah.
“MBG kita ini sudah sampai 60 juta hari ini. Kita akan mencapai 82 juta paling lambat Desember 2026,” katanya.
Dengan kondisi saat ini, kata Presiden, MBG telah mengoperasikan total 22.275 unit, di luar proses penilaian dan pengajuan, sebanyak 13.829 unit.
“Dengan 22.000 saja, sekarang menciptakan lapangan kerja 1 juta, 22.000 x 50 orang yang digaji tiap hari,” kata Prabowo.
Di sektor kesehatan, Presiden menyampaikan pemerintah telah memperluas akses layanan dasar bagi masyarakat. Cek kesehatan gratis (CKG) menjadi salah satu program unggulan yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
“70 juta rakyat kita sudah dicek kesehatan gratis. Pertama kali dalam sejarah,” ungkapnya.
Untuk bidang pendidikan, pemerintah mendistribusikan bantuan dan fasilitas pendidikan untuk menjangkau seluruh sekolah, termasuk di daerah tertinggal.
“Saudara bisa lihat hasil-hasil kita yang lain, 282.180 sekolah telah menerima Interactive Flat Panel,” ucap Presiden.
Kebijakan ketiga, penguatan ekonomi. Pemerintah berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak, rentenir, hingga pinjaman daring ilegal.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan terdapat 18 proyek hilirisasi prioritas pemerintah yang akan dibangun pada 2026 dengan nilai investasi sebesar Rp618 triliun. Dari 18 proyek prioritas tersebut, lanjut Prabowo, diharapkan dapat membuka 276.000 lapangan pekerjaan.
Kemudian, Presiden Prabowo juga menekankan pada pertumbuhan inklusif yakni investasi dan penciptaan lapangan kerja serta penguatan UMKM.
Kebijakan keempat adalah pembangunan berbasis wilayah dan lingkungan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun 1.100 Kampung Nelayan Merah Putih pada tahun ini.
Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan Gerakan Indonesia ASRI dalam waktu dekat sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih di seluruh Tanah Air.
“Dalam waktu dekat, saya sebetulnya mau melaunching apa yang saya sebut, Gerakan Indonesia ASRI. Aman, sehat, resik, indah,” kata Prabowo.
Tak hanya itu, pemerintah juga segera memulai pembangunan 34 proyek waste to energy di 34 kota pada tahun ini dengan investasi hampir 3,5 miliar dolar AS.
Presiden Prabowo memperkenalkan gagasan proyek “gentengisasi” sebagai bagian dari upaya memperindah lingkungan permukiman. Presiden menilai penggunaan atap seng secara luas membuat kawasan menjadi panas, mudah berkarat, dan kurang estetis.
“Saya berharap dalam dua sampai tiga tahun, Indonesia tidak kelihatan karat. Karat itu lambang degenerasi, bukan lambang kebangkitan. Indonesia harus bangkit, harus kuat, harus indah. Rakyat kita harus bahagia,” tandas Presiden.
Kebijakan lima, pengentasan kemiskinan. Pemerintah mengintegrasikan bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan.
Keenam adalah terkait dengan politik luar negeri. Presiden menegaskan komitmennya menjalankan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, namun tetap nonblok dan tidak bergabung dengan pakta militer mana pun serta penguatan kerja sama perdagangan dan keamanan. (*)
Jurnalis: Anta
