BLORA, Lingkarjateng.id – Bupati Blora, Arief Rohman, mengancam akan melaporkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke Badan Gizi Nasional (BGN) apabila masih ditemukan praktik pemotongan porsi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita sudah membuka hotline pengaduan program MBG. Setiap aduan pasti kita pantau bersama Satgas MBG,” kata Arief di Blora pada Rabu, 1 Oktober 2025.
Ia berharap program MBG dapat benar-benar dirasakan secara maksimal oleh penerima manfaat dengan mendapatkan porsi sesuai takaran gizi yang sudah ditentukan.
“Takaran tidak sesuai itu jangan sampai terjadi lagi. Saya pastikan siswa terlindungi dan mendapatkan jatahnya. Kalau sampai kedapatan porsi tidak sesuai, rekomendasi pasti saya kirimkan ke BGN,” tegasnya.
Arief menambahkan, pihaknya sudah mengundang seluruh Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) untuk tidak melanggar aturan, apalagi memotong jatah siswa. Bahkan, setiap hari SPPG diwajibkan mengirimkan video pelaksanaan ke Satgas MBG.
“Nanti ada satgas di tingkat kecamatan untuk membantu satgas kabupaten. Akan ada sidak ke penerima manfaat guna memastikan takaran makanan sesuai,” tandasnya.
Di sisi lain, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Blora, Artika Diannita, mengaku sudah meminta klarifikasi dari salah satu SPPG yang diduga menyajikan porsi mini. Menurutnya, kasus tersebut tidak bisa serta-merta dijadikan gambaran menyeluruh.
“Untuk kasus porsi mini itu, sudah kami mintai klarifikasi. Namun dari foto yang beredar, tidak bisa langsung men-judge keseluruhan produk dari SPPG tersebut,” kata Artika.
Ia menjelaskan, koordinasi dengan 51 dapur SPPG di Blora selama ini berjalan baik. Meski demikian, pihaknya juga akan terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) baik ke penerima manfaat maupun ke dapur SPPG.
“Kemarin kami sidak ke Blora Barat, seperti Ngawen, Kunduran, dan Todanan. Sidak tidak hanya ke penerima manfaat, tapi juga ke dapur untuk memastikan takaran hingga SOP benar-benar dijalankan,” pungkasnya.
Jurnalis: Eko Wicaksono
Editor: Rosyid
