PATI, Lingkarjateng.id – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pati menerima banyak komplain terkait kenaikan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang mencapai Rp 69 juta.
Seperti diketahui Kemenag RI mengusulkan kenaikan biaya haji tahun ini dari Rp 39 juta menjadi Rp 69 juta. Jumlah biaya haji tersebut adalah 70 persen dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp 98,8 juta.
Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Pati, Abdul Hamid, mengatakan bahwa masyarakat yang menyesalkan kenaikan biaya haji lantaran terkesan mendadak. Banyak diantara calon jemaah haji, khususnya yang akan berangkat tahun 2023 ini meminta kenaikan ditunda pada tahun depan.
“Tentu saja, di Pati ini banyak keluhan jamaah yang mau berangkat sekarang. Kenapa saat gilirannya berangkat dinaikkan seperti itu. Banyak juga yang pesan dinaikan tahun depan saja jangan sekarang,” ungkapnya, pada Kamis, 26 Januari 2023.
Menurut Hamid, tak sedikit juga masyarakat yang mengkaitkan kenaikan biaya perjalanan hahi dengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang menyerap banyak anggaran.
“Isu ini memang banyak beredar karena adanya Pilpres dan masa pelunasan yang kebetulan naiknya memang drastis dibanding tahun sebelumnya. Akhirnya muncul isu yang beredar seolah-olah tidak amanah dan lain-lain,” sambungnya.
Akan tetapi, lanjut Hamid, bagi masyarakat yang memang sudah meminta niatan untuk pergi berhaji kenaikan biaya ini bukanlah masalah. Pasalnya, calon jemaah bisa berangkat haji di tahun depan jika belum mampu membayar biaya kenaikan tahun ini.
Kendati begitu, hingga saat ini Hamid belum mendapati calon jemaah haji yang mengundurkan diri atau menunda keberangkatan. Dikarenakan saat ini masih tahap verifikator tahap satu.
“Sampai hari ini belum ada. Karena pelunasan baru akan dilaksanakan akhir bulan Februari. Jadi baru bisa kita ketahui berapa yang mengundurkan diri di karena kenaikan biaya ini,” tandasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)
