SEMARANG, Lingkarjateng.id – Naiknya harga beras dan sejumlah sembako di pasaran tidak hanya menyusahkan para pembeli dari berbagai kalangan masyarakat, tapi juga dari kalangan pedagang pun juga sama mengeluhkan naiknya harga bahan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) saat ini.
Salah satu pedagang di Pasar Getasan di wilayah Kecamatan Getasan, Slamet Sukanto (65) mengaku hingga Selasa, 27 Februari 2024 sejumlah komoditas sembako mengalami kenaikan harga.
“Naik semua, kalau beras naik, pasti disusul harga sembako lainnya juga ikut. Beras ini saya jual yang premium per kilonya diharga Rp 17 ribuan, nyaris menyentuh angka Rp 18 ribu per kilo. Jadi kalau pembeli membeli yang kemasan 5 kilogram itu, bisa di harga kisaran Rp 85 ribuan naik,” katanya, saat ditemui di kiosnya.
Jenis beras lainnya pun juga mengalami kenaikan harga. Seperti beras dengan kualitas paling baik, biasanya dijual disekitar harga Rp 90 ribu, kini menjadi Rp 95 ribu untuk kemasan 5 kilogram.
“Beras ketan juga naik drastis, biasanya kalau normal diharga Rp 24 ribu untuk per kilogramnya, sekarang jadi Rp 26 ribu per kilogramnya,” bebernya.
Tidak hanya beras, komoditas pangan lainnya juga masih terpantau mengalami kenaikan harga, misalnya bawang putih dan bawang merah, disusul minyak goreng, dan juga telur ayam.
“Hampir naik semua ini harganya, bawang merah itu yang biasa sekarang di harga Rp 40 ribuan per kilogram, bawang merah jenis India yang besar-besar itu Rp 30 ribuan per kilonya. Lalu bawang putih, sekarang di kisaran harga Rp 43 sampai Rp 48 ribu per kilogram. Lalu, minyak goreng kemasan botol itu seperti merek Hemart, Fitri, dan lainnya sekarang diharga Rp16 sampai Rp 18 ribu,” bebernya.
“Telur ayam ini juga naik, Rp 30 ribu harganya sekarang untuk per kilonya,” sebut Slamet.
Slamet menjelaskan jika memang diawal mula sembako itu mengalami kenaikan harga banyak warga yang kaget dan protes. Ia pun terpaksa mengurangi pembelian jumlah sembako yang akan dijualnya.
Di satu sisi, gejolak naiknya sejumlah harga bahan pokok masyarakat membuat Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Semarang untuk segera menggelar operasi pasar.
“Ya harus segera melakukan operasi pasar di masyarakat, tapi masalahnya ada tidak stok beras kita di Bulog untuk melakukan operasi pasar ini,” tegas Bondan Marutohening di Semarang, Senin, 26 Feberuari 2024.
Menurutnya, mahalnya beras memicu harga komoditas lain ikut melambung. Seperti cabai, telur, gula, hingga bawang merah.
“Otomatis itu. Beras harganya naik, ya komoditas lainnya ikut naik. Karena tolok ukurnya beras. Kalau bicara soal kebutuhan pangan masyarakat, jika beras naik, semua komoditi naik. Tapi sebaliknya, ketika harga komoditi lain naik harganya, beras justru belum tentu naik harganya,” jelasnya.
Ia pun mendorong Pemkab Semarang untuk segera berkoordinasi dengan Bulog untuk mengatasi melejitnya harga komoditas pangan. Salah satunya yaitu beras yang saat ini harganya sudah menyentuh angka Rp 16.000/kg hingga Rp 18.000/kg.
“Harus ada koordinasi antara Pemkab Semarang dengan Bulog, tapi yang pasti Pemkab Semarang harus segera koordinasi dengan Bulog atau dengan Pemprov Jawa Tengah untuk antisipasi dengan operasi pasar yang cukup masif karena harganya sudah tidak realistis lagi ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bondan juga menilai jika banyaknya bantuan sosial (bansos) sembako yang digelontorkan selama Pemilu 2024 membuat persediaan beras menjadi turun drastis.
“Saya kira iya, banyaknya bansos ini membuat cadangan stok beras kita berkurang. Jadi saat ini di pasaran langka dan membuat harganya mahal. Ditambah lagi faktor cuaca yang hujan terus setelah sebelumnya ada El-Nino hingga membuat petani gagal panen atau tertunda panennya. Hal ini menurut saya membuat kelangkaan beras dan mahal harganya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Semarang Heru Subroto saat dikonfirmasi menyatakan bahwa upaya operasi pasar untuk stabilisasi harga beras masih akan dibahas.
“Baru mau saya rapatkan dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait soal itu,” kata Heru singkat. (Lingkar Network | Hesty Imaniar – Lingkarjateng.id)