SEMARANG, Lingkarjateng.id – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang Alexander Gunawan Tribiantoro mengatakan pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) sudah melakukan sejumlah asesmen untuk penanganan jalan penghubung Dusun Ngroto dan Dusun Macanan di Desa Tajuk, Kecamatan Getasan yang putus usai diterjang banjir bandang.
“Upaya yang kami lakukan di antaranya melakukan penanganan membuka aliran sungai di jembatan jalan penghubung antardusun ini yang sempat tertutup material banjir bandang kemarin. Kami juga bersama DPU Kabupaten Semarang melakukan asesmen jembatan ambrol untuk penanganan kedaruratan yang ada di sekitar lokasi kejadian,” ujar Alex di Semarang, Jumat, 1 Maret 2024.
Bupati Semarang Ngesti Nugraha membenarkan bahwa pihaknya masih terus melakukan asesmen untuk penanganan pascabanjir bandang.
“Kita asesmen dulu, meski sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh BPBD dan Forkopimda serta Forkompimcam, dan sejumlah relawan tetap asesmen ini dilakukan karena ini akses warga. Termasuk yang di Desa Batur juga kami lakukan asesmen dulu apakah betul ini dampak dari kebakaran hutan di Gunung Merbabu beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Pasalnya, ia mengakui kebakaran hutan di Gunung Merbabu cukup berdampak luas karena menghanguskan ratusan hektare lahan.
“Karena sebelum kebakaran ini ‘kan tidak ada bencana banjir bandang seperti di wilayah Getasan, dan pascakebakaran hutan yang cukup luas itu, barulah ada banjir. Bahkan ini yang terbesar di Getasan. Sehingga antisipasi jelas kami akan lakukan tapi kami minta juga kepada warga untuk menjaga kebersihan saluran air. Jangan sampai ada sampah,” tegas Ngesti Nugraha.
Menurutnya, dari hasil asesmen dan cek lokasi tersebut, pihaknya baru akan menentukan langkah yang diambil untuk membenahi jalan penghubung Dusun Ngroto dan Dusun Macanan.
“Nanti dari hasil cek lokasi ini akan tahu apa yang harus dilakukan untuk membenahi dan mengantisipasi kejadian ini lagi dan juga nanti tahu asesmen lanjutan ini apakah bisa dibiayai dengan APBD Kabupaten Semarang atau tidak. Jika tidak kami tentu akan ajukan ke APBD Provinsi Jawa Tengah, dan bisa juga ke BNPB pemerintah pusat,” tuturnya. (Lingkar Network | Hesty Imaniar – Lingkarjateng.id)