SEMARANG, Lingkarjateng.id – KAI Daop 4 Semarang menanggapi kontroversi pemanfaatan atau pengelolaan Aset PT KAI (bekas stasiun kereta api) yang terletak di desa Puri Kecamatan Pati Kabupaten Pati yang di pakai untuk usaha karoeke.
Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan tidak keberatan akan adanya tempat karoeke yang berdiri di atas bekas stasiun kereta tersebut.
“Itu kan aset KAI dan harus di optimalkan salah satunya dengan pendirian tempat karoeke tersebut untuk meraup pendapatan bagi perusahaan. Hiburan dari tempat karoeke itu kan ijinya dari pemerintah kan, salahnya apa?” ujar Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Franoto Wibowo saat dihubungi, Selasa 21 Mei 2024.
Ia juga menyampaikan bahwa dengan adanya tempat hiburan karoeke di tempat tersebut setidaknya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
“Harusnya dari masyarakat ataupun pemerintah di Kabupaten Pati merupakan sebuah kesempatan bagaimana ada lapangan pekerjaan dengan didirikannya tempat karoeke,” ungkapnya.
Saat disinggung soal tempat karoeke yang berdekatan dengan beberapa sekolah dan juga tempat ibadah (mushola), ia mengaku tidak ada masalah.
“Apa yang salah? Tidak ada yang salah kok karena itu kan aset KAI yang bisa di optimalkan,”jelasnya.
Sebelumnya sejumlah warga yang tergabung dalam Ormas Masyarakat Penjaga Nusantara (Mantra) mendatangi Kantor Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati beberapa waktu lalu. Kedatangan mereka ini dalam rangka untuk mempertanyakan keberadaan tempat hiburan malam atau karaoke yang berdiri di atas lahan milik PT KAI.
Namun dari hasil audiensi bersama dengan perwakilan dinas, pihaknya merasa kecewa karena DPMPTSP selama ini belum pernah melakukan pengecekan terhadap kawasan yang notabene berada di tengah-tengah kota dan dekat dengan berbagai fasilitas umum.
Sebelumnya, Ormas Mantra Kabupaten Pati sudah melayangkan surat ke PT KAI Provinsi Jawa Tengah namun sudah satu minggu belum ada respon sama sekali.
“Saya mau ketemu sama pejabatnya PT KAI tapi harus janjian dulu. Ini bobroknya birokrasi di sini bahwa rakyat mau ketemu sama pejabat harus janjian dulu,” ujar Ketua Umum Ormas Mantra. (Lingkar Network | Rizky Syahrul – Lingkarjateng.id)