PATI, Lingkarjateng.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pati pada Jumat, 1 November 2024. Aksi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan ujian perangkat desa (perades) dengan sistem lembar jawab komputer (LJK) yang dilaksanakan di Kota Semarang pada hari yang sama.
Ulul Irfan selaku koordinator aksi dalam orasinya menilai bahwa penunjukan lokasi ujian di Kota Semarang tidak logis. Menurutnya, pelaksanaan ujian tertulis bisa dilaksanakan di Kabupaten Pati dengan menggandeng pihak ketiga atas persetujuan camat dan Penjabat (Pj.) Bupati Pati.
Ia juga dengan lantang menyebut adanya dugaan transaksi jual-beli jabatan hingga nepotisme pengisian perades di Kabupaten Pati tahun ini.
“Proses dan tahapan pengisian perades, DPRD mendukung dengan berdasarkan undang-undang. Pengisian perangkat dilakukan di wilayah Pati, tetapi kenyataannya di luar kota. Camat memang memfasilitasi, tetapi tidak di Semarang,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga merasa heran mengapa proses pengisian perades dilakukan dengan tergesa-gesa berbarengan dengan Pilkada di bulan November.
“Kami merasa bahwa proses dan pelaksanaan rekrutmen tidak berjalan sebagaimana mestinya dan terdapat kecurigaan dengan proses yang tergesa-gesa,” imbuhnya.
Karena aksi dilaksanakan sore hari, massa tidak ditemui oleh Pj. Bupati. Aksi kemudian bergeser ke Kantor DPRD Pati. Hanya saja, pimpinan maupun anggota DPRD Pati sudah tidak ada di kantor setempat.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Fathul Hidayat yang menemui massa kemudian meminta puluhan mahasiswa untuk membuat surat permohonan audiensi bersama wakil rakyat hari Senin mendatang.
“Saya minta kalian semua membuat surat untuk audiensi. Anggota dewan sudah pada pulang,” tandasnya.
Massa aksi kemudian menyepakati untuk datang kembali dengan aksi damai audiensi bersama anggota DPRD Pati pekan depan. (Lingkar Network | Arif Febriyanto – Lingkarjateng.id)