Bimtek Aplikasi SIMPedes, Dispermades Kendal Gandeng USM

Kepala Dispermades Yanuar Fatoni (dua dari kiri) secara simbolis menyerahkan piagam penghargaan pada USM sebagai mitra dalam menjalankan dan mensosialisasikan SIMPeDes. (Unggul Priambodo/Lingkarjateng.id)

Kepala Dispermades Yanuar Fatoni (dua dari kiri) secara simbolis menyerahkan piagam penghargaan pada USM sebagai mitra dalam menjalankan dan mensosialisasikan SIMPeDes. (Unggul Priambodo/Lingkarjateng.id)

KENDAL, Lingkarjateng.id – Agar Aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Barang danJasa Desa (SIMPeDes) bisa dilaksanakan, maka digelar beberapa pelatihan termasuk bimbingan teknis (bimtek). Dalam pelaksanaannya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes) Kendal menggandeng Universitas Semarang (USM).

Diketahui SIMPeDes sendiri merupakan sistem informasi berbasis web yang menjadi bentuk keterbukaaan informasi pemerintah desa terkait penggunaan anggaran dan kegiatan desa.

Wakil Rektor 3 Universitas Semarang (USM), Muhammad Juniadi menjelaskan peran akademisi dalam membangun desa sangat diperlukan. Selain kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, kampus juga mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat.

“Prinsipnya perguruan tinggi bukan hanya pengajar namun juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Kerjasama kami dengan Dispermasdes ini merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat, untuk bimtek kali ini memberikan pendampingan kepada para pendamping desa,” ujar Junaidi.

Dengan menggelar bimbingan teknis ini selain USM sudah melaksanakan pengabdian masyarakat juga sudah melaksanakan fungsi terpenting dalam rangka melakukan perubahan sosial masyarakat di tingkat desa.

“Kegiatan ini juga merupakan bentuk peningkatan sumber daya masyarakat, sebagus apapun infrastruktur di desa jika SDM-nya tidak kuat maka akan rapuh dan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.

Selain itu, Junaidi juga mencontohkan bahwa peraturan sekarang ini cepat sekali berubah sehingga jika desa tidak update maka akan tertinggal jauh. Ketertinggalan berpengaruh kepada hal yang seharusnya dilakukan tidak dilakukan sementara yang seharusnya dilakukan menjadi tidak dilakukan, hal seperti ini kata Junaidi bisa menjadikan penyalahgunaan wewenang.

“Dengan adanya updating ilmu akan meningkatkan potensi bahwa kita taat azas dan kita taat peraturan pemerintah,” ungkapnya. (Lingkar Network | Unggul Priambodo – Lingkarjateng.id)

Exit mobile version