Jelang Pilkada 2024, Pratikno Sebut Jepara Butuh Pemimpin yang Visioner

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Pratikno. (Tomi Budianto/Lingkarjateng.id)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Pratikno. (Tomi Budianto/Lingkarjateng.id)

JEPARA, Lingkarjateng.id Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara, Pratikno, mengungkapkan kriteria sosok pemimpin untuk menjadikan Jepara lebih maju dan sejahtera.

Pratikno menyebut bahwa sosok pemimpin Jepara harus orang yang benar-benar serius dan punya karakter yang bisa membombardir semua tantangan. Disamping itu, ketika menempatkan seseorang tidak hanya berdasarkan suka dan tidak suka.

“Jujur birokrasi kita mulai tahun 2019 kemarin itu dirusak, karena menempatkan orang-orang hanya berdasarkan suka dan tidak suka, tidak berdasarkan kapasitasnya,” terangnya. 

Menurut Pratikno, selama ini yang sering menjadi topik pembicaraan hanya pendaftaran bakal calon ke partai-partai, padahal menurutnya Tamansari (DPRD, red) juga berperan penting untuk menentukan kebijakan-kebijakan. Sebab DPRD memiliki peran dalam membahas anggaran untuk menentukan kebijakan umum daerah.

Maka dari itu, kata Pratikno, fraksi-fraksi yang ada di DPRD Jepara seperti fraksi PDIP, Gerindra, dan Demokrat, sepakat tentang kriteria pemimpin yang akan memimpin Jepara periode 2024-2029.

“Kami semacam membangun poros di Tamansari karena selain eksekutif, DPRD sangat penting juga untuk menentukan arah kebijakan. Tentu saja bupati terpilih nanti harus yang visioner dan mampu bersinergi dengan DPRD,” tuturnya.

Pihaknya menjabarkan beberapa isu strategis yang perlu dihadapi pemimpin selanjutnya. Diantaranya meliputi pelabuhan internasional, jalan nasional, ukir, pariwisata, jalan tol, dan lainnya. Isu strategis tersebut sangat penting untuk dibicarakan dan diusulkan kepada pemerintah pusat agar menjadi skala prioritas.

“Kira-kira mereka mampu atau tidak mengimplementasikan apa yang kita bicarakan. Mereka ‘kan pendatang baru, kalau hanya siap menjadi bupati tapi tidak bisa mengimplementasikan gagasan ini ‘kan sama saja bohong. Jadi artinya bupati terpilih nanti tidak hanya sekadar jadi bupati kemudian meneruskan hal yang normatif saja, buat apa bupati seperti itu,” bebernya.

Dirinya juga menyampaikan perlu ada sinergi antara fraksi dan kepentingan partai agar bisa menyelaraskan program-program pemerintahan.

“Saya berharap fraksi-fraksi yang lain bisa bergabung dan mempunyai pikiran yang sama, karena kita sebagai rakyat tentunya rakyatnya harus sejahtera,” tandasnya. (Lingkar Network | Tomi Budianto – Lingkar.news)

Exit mobile version