Masuk Kategori Ekstrem, 17 Kabupaten di Jateng Ini Masih Jadi Prioritas Penanganan Kemiskinan

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur. (Rizky Syahrul Al-Fath/Lingkarjateng.id)

SEMARANG, Lingkarjateng.id – Sebanyak 17 kabupaten di Jawa Tengah saat ini masih masuk kategori miskin ekstrem. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam, Maskur, pada Selasa, 5 November 2024.

Imam menjelaskan bahwa ketujuh belas kabupaten tersebut angka kemiskinannya berada di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,47 persen.

Adapun ketujuh belas kabupaten tersebut yaitu Kabupaten Wonogiri, Magelang, Cilacap, Purworejo, Blora, Grobogan, Demak, Klaten, Banyumas, Sragen, Rembang, Banjarnegara, Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, Brebes, dan Kebumen.

“17 kabupaten yang kemiskinannya di bawah Provinsi Jawa Tengah. Nah yang 17 itu, bukan berarti yang lain tidak diintervensi. Karena di kabupaten lain pun masih ada kerawanan kemiskinan, jadi semuanya di intervensi,” jelas Imam.

Ia mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus mengupayakan sejumlah langkah agar kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah bisa berada di angka nol persen.

“Khusus yang kita genjot itu kaitan dengan kemiskinan esktrem. Karena di tahun 2024 harus nol persen kemiskinan esktremnya,” tegasnya.

“Namun kalau untuk penyebab alasan 17 daerah itu masuk dalam kategori miskin ekstrem bisa karena kemiskinan di sana masih tinggi dan belum naik ke jenjang sedang. Bisa juga karena keluarga yang awalnya masuk kelas menengah, turun menjadi kategori miskin,” lanjutnya.

Imam juga mengungkapkan strategi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hal itu dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat serta pemberian akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), serta mengurangi beban pengeluaran yakni dengan bantuan sosial dan jaminan sosial.

“Jadi kita bareng-bareng menyengkuyung untuk ikhtiar menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Termasuk melibatkan teman-teman perusahaan, BUMN, BUMD, kemudian dinas instansi vertikal juga melalui Baznas,” tandasnya. (Lingkar Network | Rizky Syahrul Al-Fath – Lingkarjateng.id)

Exit mobile version