PEKALONGAN, Lingkarjateng.id – Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, menegaskan komitmen Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Hal itu ia sampaikan setelah rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan, Senin, 10 November 2025.
Menurut Munir, Banggar memiliki peran penting dalam menyusun dan membahas struktur APBD bersama pemerintah daerah.
“Kita ini kan tugasnya membahas, menyusun bersama membahas tentang bagaimana struktur APBD Kabupaten Pekalongan yang komponennya ada pendapatan, ada belanja,” jelasnya.
Ia menegaskan, APBD yang disusun harus berorientasi pada kebutuhan publik.
“Kami pastikan APBD ini berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, sektor ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi prioritas utama,” tegas Munir.
Terkait keterbukaan informasi, Munir memastikan seluruh proses penganggaran dilakukan secara transparan.
“Proses penganggaran dari awal sampai akhir terbuka. Termasuk nanti mulai minggu depan pembahasan anggaran 2026 kita terbuka,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa hasil penetapan APBD akan diumumkan ke masyarakat melalui media.
“Begitu ditetapkan menjadi APBD, ini kan diumumkan kepada masyarakat melalui media. Setiap begitu digedok, itu diumumkan,” terangnya.
Untuk mencegah potensi penyimpangan anggaran, DPRD melalui Banggar terus melakukan pengawasan aktif.
“Kami senantiasa mengadakan rapat kerja, pengawasan di lapangan, meyakinkan bahwa pelaksanaan itu sesuai dengan ketetapan APBD,” kata Munir.
Ia menegaskan bahwa pembahasan anggaran dilakukan berdasarkan perencanaan strategis daerah yang melibatkan tahapan dan masukan masyarakat.
“DPR ini membahas anggaran ini berdasarkan rencana strategis kabupaten yang disusun bertahap. Ada tahapan Musrenbang, dibuat RKPD, kemudian KUA-PPAS, baru menjadi APBD. Jadi tidak ujuk-ujuk jadi,” jelasnya.
Meski begitu, Munir mengakui partisipasi publik masih perlu diperkuat.
“Partisipasi masyarakat, partisipasi kelompok manapun belum maksimal. Karena itu menjadi catatan kami ke depan, bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD kita tingkatkan,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan bersama agar penggunaan anggaran tepat sasaran.
“Tugas DPR itu meyakinkan bahwa duit yang dipakai itu sesuai dengan rencana. Nah, tugas itu tentu DPR tidak bisa total, karena itu ada pengawasan masyarakat. Pers, seperti kalian ikut mengawasi,” ucapnya.
Munir menegaskan bahwa keberpihakan pada rakyat kecil menjadi arah utama DPRD dalam menyusun APBD.
“Kita ada yang namanya bantuan sosial, hibah sosial, BPJS, kemudian ada pengobatan gratis. Ini memastikan bahwa kita ini pro kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Jurnalis: Fahri Akbar
Editor: Rosyid
