REMBANG, Lingkarjateng.id – Evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rembang oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta mengungkap berbagai persoalan krusial terkait kondisi keuangan dan pengelolaan aset, khususnya di PT Aneka Rembang.
Laporan tersebut menyebutkan bahwa dana cadangan PT Aneka Rembang yang tercatat dalam neraca terus mengalami peningkatan setiap tahun sesuai Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2020, yang mengatur penyisihan 20 persen dari laba bersih.
Namun, dana cadangan ini hanya tercatat sebagai angka tanpa wujud fisik, sehingga tidak dapat dimanfaatkan saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dana tersebut juga tidak dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
“Secara garis besarnya, total dividen mencapai Rp 11,843 miliar. Namun, sangat disayangkan bahwa PT RME (Rembang Migas Energi) dan PT RSJ (Rembang Bangkit Sejahtera Jaya) selama empat tahun terakhir belum menyetor dividen ke Pemerintah Kabupaten Rembang,” ungkap Anggota Komisi II DPRD Rembang, Dumadyono, Selasa, 13 Mei 2025.
Sementara itu, Anggota Komisi II lainnya, Joko Supriadi dari Partai Demokrat, menyoroti perbedaan signifikan antara hasil evaluasi dan realitas di lapangan.
“Hasil evaluasi dan kenyataan di lapangan sangat berbeda. Bahkan, beberapa pembayaran harus dicicil, sementara laporan keuangan menunjukkan kondisi yang bagus,” ungkapnya.
Selain itu, temuan lain menunjukkan adanya selisih persediaan sekitar Rp 500 juta berdasarkan hasil stock opname tahun 2023, yang mengindikasikan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan kondisi riil di lapangan.
Dengan berbagai temuan tersebut, DPRD mendorong Pemerintah Kabupaten Rembang, termasuk Bupati dan Kepala Bagian Perekonomian, untuk segera memanggil para Direktur Utama (Dirut) BUMD guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan perusahaan.
Jurnalis: Vicky Prasetyo
Editor: Sekar S
