PATI, Lingkarjateng.id – Masyarakat Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat demo di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Jumat, 1 Maret 2024.
Puluhan massa demo di Pati setidaknya membawa tiga tuntutan terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang disampaikan kepada para wakil rakyat.
Pertama, Aliansi Rakyat Menggugat ingin agar hak angket yang digaungkan oleh rakyat segera direalisasikan. Kedua, massa merasa kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diduga turut campur pada Pemilu 2024. Ketiga, massa demo di Pati juga menuntut agar harga sembako terutama beras bisa distabilkan.
Dalam aksi demo di kompleks Gedung DPRD itu, tampak demonstran membawa spanduk bertuliskan berbagai aspirasi yang disampaikan kepada para dewan di Pati.
Sumadi selaku koordinator aksi menyampaikan keluh kesahnya atas dugaan kecurangan Pemilu 2024. Pihaknya menuntut agar DPRD Kabupaten Pati bisa mendukung aksi ini dan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat untuk merealisasikan hak angket.
Disamping menggulirkan hak angket, Sumadi juga mengorasikan campur tangan Presiden Jokowi selama masa kampanye presiden. Untuk itu dirinya mewakili Aliansi Rakyat Menggugat meminta agar Presiden Jokowi mundur dari jabatannya karena dirasa telah mencederai kehidupan demokrasi.
“Rakyat Indonesia harus cerdas. Turunkan hak angket, jangan mau dipolitisi bansos supaya kekuasaan langgeng. Bongkar semua, kami tolak dinasti tirani,” ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan Presiden Jokowi dalam membagikan bantuan sosial atau bansos berupa beras saat masa kampanye lalu juga disinyalir oleh massa merupakan suatu tindakan untuk kepentingan politik.
Dia menyampaikan, dampak dari bagi-bagi bansos tersebut menjadikan harga beras saat ini melambung tinggi. Sehingga, massa menilai rakyat yang menjadi korban dari intrik Jokowi untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden bersama Prabowo Subianto sebagai presiden.
“Bagaimana suaranya wong cilik, saat ini harga mahal semuanya. Jangan mau dibodohi. Bansos yang diberikan juga dari uang rakyat yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang,” sambungnya.
Dengan adanya dukungan DPRD untuk menyampaikan aspirasi berupa hak angket ke pemerintah pusat, massa berharap dapat menciptakan kehidupan demokrasi sebagaimana mestinya.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh Aliansi Rakyat Menggugat, perwakilan Ketua Komisi A DPRD Pati Bambang Susilo menyampaikan pihaknya menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan.
Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan surat tuntutan Aliansi Rakyat Menggugat untuk disampaikan ke DPR pusat.
“Saya atas nama pribadi dan mewakili Komisi A DPRD Kabupaten Pati siap mendukung hak angket yang kalian sampaikan,” ujarnya.
Bambang mengatakan, pihaknya akan meneruskan tuntutan para pendemo ke DPRD pusat.
“Kami akan meneruskan ke pusat. Kami mendukung adanya angket. Silahkan dikirimkan ke DPR RI pusat. Karena dimainkannya di Pusat,” pungkasnya. (Lingkar Network | Arif Febriyanto/Setyo Nugroho – Lingkarjateng.id)
