SALATIGA, Lingkarjateng.id – Akun media sosial (medsos) milik pemerintah seperti Instagram, Facebook dan Twitter, rentan diretas dan disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Lantas apa yang harus dilakukan oleh para admin, agar akun medsos milik pemerintah yang diampu tak mudah diretas?
Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informasi Universitas Stikubank, Dwi Budi Santoso menyampaikan bahwa sebagus apapun suatu sistem dibuat, tidak dapat diklaim sebagai sistem yang sempurna. Akan ada orang yang berlomba-lomba mencari celah dan berupaya membobolnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, selain memakai sistem keamanan yang sudah disediakan oleh medsos itu sendiri, para admin juga harus menjaga perilakunya. Salah satunya, dengan menghindari terhubung ke WiFi publik.
“Jangan connect ke sambungan WiFi sembarangan. Sebab, kita tidak pernah tahu siapa orang di balik jaringan tersebut,” tegas Dwi, saat menjadi narasumber pada Media Gathering Pengelolaan Media Sosial di Hotel Laras Asri Salatiga pada Jumat, 5 Agustus 2022.
Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk menghindari oknum yang tidak bertanggung jawab yang akan mencuri data pribadi para pengguna WiFi.
Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Presidium Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo), Farid Zamroni. Ia menyampaikan bahwa pada dunia digital tidak ada yang aman 100 persen. Sehingga, jangan asal memanfaatkan koneksi gratis, baik itu untuk akun media sosial pemerintah maupun pribadi.
“Begitu mau posting apalagi kalau mau transfer ibanking dan sebagainya, itu dihindari hal-hal kita menggunakan WiFi publik,” ungkapnya.
Farid menambahkan, selain menghindari WiFi publik, password juga perlu diganti secara berkala. Kemudian, untuk media sosialnya pemerintah, dapat diperkuat di sisi software.
Dicontohkan, sebagus apapun seperti akun punya Microsoft aja, kalau dihajar oleh netizen, lama-lama juga bisa jebol. Belum lagi adanya hacker. Farid menambahkan, keamanan berbanding terbalik dengan kenyamanan. Semakin aman, biasanya prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan juga semakin banyak.
Pada kesempatan itu, Farid berpesan, agar para admin lebih berhati-hati dalam menggunakan akun media sosial pemerintah. Masih belum log out, menggunakan akun yang sama dan membuka situs yang lain, akan berpotensi menjadi malfunction di dalam akun yang dipunyai.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah melalui Sekretaris, Hermoyo Widodo menyampaikan, dalam mengelola media sosial, para admin dituntut serba ekstra. Pertama ekstra ketat, agar informasi yang disampaikan kredibel dan valid.
Selain itu, lanjutnya, juga harus ekstra kreatif, sehingga informasi yang disampaikan tidak membosankan dan mudah dicerna masyarakat.
“Serta, ekstra hati-hati, agar tidak mudah diretas, dipelintir dan menjadi blunder,” tegasnya. (Lingkar Network | Lingkarjateng.id)
