SEMARANG, Lingkarjateng.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) sebesar Rp1,7 triliun pada 2026 untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana di desa-desa.
Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah tersebut sebagian besar ditopang oleh pendapatan asli daerah, terutama dari pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat.
Melalui program itu, sebanyak 13.093 titik pembangunan di 29 kabupaten di Jawa Tengah akan menerima dukungan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan pembangunan desa.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Eko Sukoco, mengatakan Bankeupemdes menjadi salah satu bentuk pengembalian manfaat pajak kepada masyarakat melalui pembangunan yang langsung dirasakan warga desa.
“Bankeupemdes 2026 jumlahnya Rp1,7 triliun. Ini berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang sebagian besar ditopang oleh pendapatan asli daerah, terutama pajak kendaraan bermotor. Jadi pajak yang selama ini dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat, salah satunya melalui bantuan keuangan sarana dan prasarana desa,” ujarnya, Senin, 15 Juni 2026.
Menurut Eko, bantuan tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, mulai dari pembangunan jalan desa, jembatan, saluran irigasi, hingga sarana pendidikan, sosial, budaya, dan olahraga.
Alokasi Bankeupemdes pada 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2025, nilai bantuan yang disalurkan mencapai sekitar Rp1,6 triliun, sedangkan pada 2026 meningkat menjadi Rp1,7 triliun.
“Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah provinsi kepada desa. Kami meyakini dana yang beredar melalui bantuan ini, akan memberikan multiplier effect bagi perekonomian desa,” ujarnya.
Eko menjelaskan, besaran bantuan yang diterima desa bervariasi, mulai Rp50 juta hingga Rp200 juta, disesuaikan dengan jenis kegiatan yang diusulkan. Selain mempercepat pembangunan fisik, program tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan tenaga kerja dan penggunaan material dari lingkungan sekitar.
Salah satu penerima manfaat Bankeupemdes adalah Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pada 2025, desa tersebut memperoleh bantuan untuk pembangunan talud drainase dan talud penahan tebing di sejumlah dusun.
Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji, mengatakan bantuan sebesar Rp200 juta dimanfaatkan untuk pembangunan talud drainase di Dusun Cerbonan dan Tegalwuni, sementara Rp50 juta digunakan untuk pembangunan talud penahan tebing di Dusun Dangkel.
“Manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Selain mengurangi risiko banjir dan longsor, pembangunan ini juga mendukung pengembangan kawasan wisata di desa,” katanya.
Menurut Sri Anggoro, pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Dana yang masuk ke rekening desa dikelola bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan melibatkan warga setempat sebagai tenaga kerja serta menggunakan material yang dibeli dari toko-toko lokal.
“Yang mengerjakan warga, pembelanjaannya juga di desa. Jadi perputaran ekonominya kembali ke masyarakat. Dampaknya benar-benar dirasakan warga,” ungkap Sri Anggoro.
Ia menambahkan, pemerintah desa juga menerapkan prinsip transparansi melalui pemasangan papan informasi proyek dan publikasi kegiatan melalui media sosial desa agar masyarakat dapat mengetahui sumber anggaran dan hasil pembangunan.
Dampak pembangunan tersebut dirasakan langsung oleh warga. Ketua RT 3 RW 7 Dusun Tegalwuni, Teguh Purono, mengatakan pembangunan talud drainase berhasil memperlancar aliran air dan mengurangi potensi banjir yang sebelumnya sering terjadi.
“Sebelum ada talud, saluran air sering tersumbat dan menyebabkan banjir. Setelah dibangun, aliran air menjadi lancar, dan juga membantu pengairan lahan pertanian warga,” ujarnya.
Pembangunan talud drainase itu juga melibatkan warga dari enam RT di Dusun Tegalwuni melalui kerja gotong royong sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Hal senada disampaikan warga Dusun Dangkel, Sugiarto. Ia menuturkan, sebelum pembangunan talud penahan tebing dilakukan, kawasan tersebut kerap menghadapi ancaman longsor karena berada di dekat pemukiman dan akses jalan warga.
“Setelah ada talud, warga merasa lebih aman dan nyaman. Jalan tidak lagi tertutup material longsoran, lingkungan juga terlihat lebih rapi dan indah,” katanya.
Sugiarto menilai program Bankeupemdes menjadi bukti nyata bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat dapat kembali dalam bentuk pembangunan yang manfaatnya dirasakan secara langsung.
“Warga tentu senang karena manfaatnya bisa dirasakan langsung. Ini membuat masyarakat semakin paham, bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.
