KENDAL, Lingkarjateng.id – Sudah satu tahun Dyah Kartika Permanasari dan Benny Karnadi memimpin Kabupaten Kendal sejak dilantik pada 20 Februari 2025.
Sebagai kepala daerah, Bupati dan Wakil Bupati Kendal menjaga komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi misi pemerintahan 2025-2030. Hingga saat ini pembenahan segala sektor terus dilakukan untuk mewujudkan Kabupaten Kendal yang semakin “Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan”.
Di sektor ekonomi, Kabupaten Kendal mencatat pertumbuhan signifikan yang selaras dengan visi Indonesia Maju, dengan target pertumbuhan 8 persen, hilirisasi industri, dan peningkatan kualitas SDM.
Penjabat (Pj) Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari, memaparkan bahwa pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kendal Year-over-Year (y-o-y) mencapai 8,84 persen, meningkat dari 5,42 persen pada 2024.
Sektor industri menjadi penyumbang terbesar, didukung keberadaan 258 perusahaan, sebagian berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Angka ini lebih tinggi dibanding pertumbuhan nasional yakni 5,04 persen dan provinsi yang hanya 5,37 persen.
Salah satu pendukung tingginya pertumbuhan ekonomi ini adalah capaian realisasi investasi. Yakni pada tahun 2025 sebesar Rp. 15,85 triliub dan merupakan nilai investasi tertinggi di Jawa Tengah.
“Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal memberikan dampak signifikan terhadap sektor lain, termasuk penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2025 menjadi 4,60 persen dari 5,01 persen pada 2024. Pemerintah daerah terus menekan angka pengangguran melalui berbagai program seperti Kendal Job Fair 2025, aplikasi Kendal Karir, pelatihan kerja, dan kerja sama dengan perusahaan setempat,” terangnya.
Pj Sekda Agus juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada penurunan angka kemiskinan menjadi 8,40 persen pada 2025, turun dari 9,35 persen pada 2024.
Penurunan ini dinilai mencerminkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta efektivitas program pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan peningkatan kualitas SDM, pemberdayaan UMKM, serta penguatan perlindungan sosial.
“Disamping itu, kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai stakeholder terus didorong mulai dari dunia usaha, baznas dan akademisi,” katanya.
Sementara di bidang infrastruktur, di masa kepemimpinan Tika-Benny pembangunan infrastruktur terus digenjot. Tercatat pada tahun 2025 sebanyak 63 paket pembangunan dengan total pagu anggaran pengadaan tender mencapai Rp 97.425.130.000,00 lelang tender telah diselesaikan.
“Adapun pembangunan tersebut, seperti rekonstruksi jalan Boja-Kaligading, penggantian jembatan jalan Wonosari-Kartikajaya, rekonstruksi halan Sendang Sikucing-Larangan, pembangunan Gedung Onkologi, dan pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah,” bebernya.
Kemudian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kendal pada tahun 2025 mencapai 75,07 meningkat 0,73 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 74,34.
Menurut Pj Sekda Agus, meski pertumbuhan sektor makro menunjukkan perkembangan positif namun masih terdapat permasalahan pembangunan di Kendal, diantaranya isu pengangangguran, kemiskinan, kekumuhan, banjir rob, sampah, dan pemerataan infrastruktur.
“Pada tahun 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang menurun menjadi 4,60 persen, menandakan perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Namun, pengangguran masih menjadi isu penting karena belum seluruh usia produktif terserap di sektor formal, terutama lulusan menengah. Kesenjangan kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri serta tantangan bonus demografi juga menjadi perhatian,” jelasnya.
Sementara itu, angka kemiskinan tahun 2025 turun menjadi 8,4 persen dari 9,35 persen pada 2024. Namun, masih ada tantangan struktural seperti banyaknya warga di sekitar garis kemiskinan, belum meratanya penyerapan tenaga kerja formal, dan kualitas SDM yang belum optimal serta ketergantungan ekonomi pada sektor informal dan pertanian yang rentan terhadap perubahan ekonomi dan cuaca.
Untuk masalah daerah kumuh, pada tahun 2025 Kabupaten Kendal masih memiliki kawasan permukiman yang masuk kategori kumuh menurut penetapan administrasi.
“Kawasan permukiman kumuh umumnya ditandai oleh kondisi rumah yang tidak layak huni, kurangnya infrastruktur dasar, drainase buruk, serta rendahnya kualitas lingkungan permukiman,” ucapnya.
Sedangkan banjir dan rob masih menjadi permasalahan serius di Kabupaten Kendal. Curah hujan tinggi pada awal tahun 2025 menyebabkan banjir permukaan dan luapan sungai, termasuk jebolnya tanggul Sungai Bodri yang berdampak pada permukiman dan fasilitas umum.
Jurnalis: Anik Kustiani
Editor: Ulfa
