Blora (lingkarjateng.id) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, Yayuk Windarti, mendorong agar seluruh pemerintah desa tetap optimistis dan kreatif di tengah keterbatasan fiskal 2026. Efisiensi anggaran dana desa tak boleh jadi alasan untuk pasrah.
“Jangan karena efisiensi lalu tidak ada duit terus diam. Tidak bisa begitu. Masyarakat tidak melihat itu efisiensi atau tidak. Mereka tahunya kebutuhan harus tetap jalan,” ujar Yayuk, Rabu (18/02/2026).
Menurut Yayuk, kondisi anggaran yang mengetat justru menuntut desa lebih cermat memilah prioritas tanpa mengorbankan kualitas output program. Pemerintah desa, kata dia, juga harus transparan menjelaskan kondisi riil kepada masyarakat.
“Desa harus pintar memilah mana yang paling prioritas. Tapi kualitasnya jangan sampai turun. Output-nya harus tetap sama,” ujarnya.
Ia mencontohkan program BLT Dana Desa (BLT-DD). Jika sebelumnya nominal dan durasi relatif seragam, kini penyaluran harus lebih selektif karena pagu terbatas.
“Sekarang harus jelas, siapa yang benar-benar prioritas menerima, besarannya sudah ada ketentuan maksimalnya, bulannya juga diatur. Jadi tidak bisa disamakan seperti dulu,” jelasnya.
Yayuk juga meminta desa bijak memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial. Jika ada warga yang sudah ter-cover bantuan pusat, maka anggaran desa bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang mendesak.
“Kalau sudah di-cover DTKS dari Kemensos, sebaiknya dana desa bisa dipakai untuk prioritas lain. Masih ada stunting yang harus ditangani, balita yang perlu perhatian,” katanya.
Ia menekankan, 2026 menjadi tahun krusial bagi desa untuk menuntaskan visi-misi kepala desa. Sebab, memasuki 2027, fokus pemerintahan akan mulai terpecah dengan agenda politik dan tahapan pemilihan kepala desa.
“Tahun ini praktis tahun terakhir untuk mewujudkan visi. 2027 tinggal finishing. Setelah Maret, apalagi pasca Lebaran, sudah masuk proses Pilkades. Konsentrasi pasti terbagi,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Blora, Supardi menjelaskan pengurangan itu membuat rencana-rencana pembangunan di desa terhambat. Namun meski turut prihatin, pihaknya tak bisa berbuat banyak. Sebab pengurangan dana desa wewenang pemerintah pusat dan sudah digedok.
“Banyak kades-kades yang wadul ke saya. Karena dana desa berkurang banyak,” katanya.
Ditempat lain, Kepala Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Blora, Suratman, mengatakan bahwa daftar penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun ini tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jumlah penerima BLT-DD tetap enam orang. Masing-masing menerima Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan, sehingga total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp21.600.000,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemerintah desa menegaskan bahwa penerima bantuan ditetapkan berdasarkan kriteria sesuai ketentuan yang berlaku. Kriteria penerima meliputi lanjut usia (lansia) tanpa penghasilan tetap, warga dengan sakit menahun, serta penyandang disabilitas yang tidak mampu bekerja.
“Kami memprioritaskan warga miskin ekstrem, terutama lansia tanpa penghasilan dan warga yang sakit atau tidak mampu bekerja,” jelas Suratman. ***
Jurnalis : Eko Wicaksono
Editor : Fian
