SEMARANG, Lingkarjateng.id – Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jawa Tengah memprediksi sebanyak 8,57 juta wisatawan akan menikmati libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) di berbagai destinasi wisata wilayah ini.
Kepala Disporapar Jawa Tengah, M Masrofi, mengatakan periode libur Nataru berlangsung mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, dengan puncak kunjungan diperkirakan terjadi pada 25 Desember dan 28 Desember 2025.
“Untuk periode Nataru saja, jumlah kunjungan wisatawan diperkirakan mencapai 7,8 juta orang, meningkat 4,32 persen dibandingkan tahun lalu,” ujarnya saat dihubungi, Senin, 15 Desember 2025.
Jika digabung dengan kunjungan wisatawan sepanjang Desember 2025, termasuk event libur Nataru, total kunjungan diproyeksikan mencapai 8,57 juta orang, atau naik sekitar 12,95 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024. Sementara itu, jumlah wisatawan Januari hingga November 2025 tercatat mencapai 60,9 juta orang.
Masrofi menyebut, terdapat lima wilayah yang diperkirakan menerima kunjungan wisatawan tertinggi selama Nataru, yakni Kabupaten Klaten, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Magelang, dan Kota Surakarta.
Saat ini, Jawa Tengah memiliki 1.635 destinasi wisata, yang terdiri atas 759 wisata alam, 268 wisata budaya, dan 608 wisata buatan. Selain itu, terdapat 896 desa wisata yang disiapkan sebagai penyangga utama lonjakan kunjungan wisatawan selama libur panjang akhir tahun.
Sejumlah destinasi unggulan diperkirakan menjadi magnet utama wisatawan, di antaranya Kota Lama Semarang, Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kudus, Makam Sunan Kalijaga, Candi Prambanan, Masjid Raya Syeikh Zayid, Dataran Tinggi Dieng, Candi Borobudur, Pantai Marina, serta Masjid Agung Jawa Tengah.
Disporapar Jateng juga terus memantau lima destinasi prioritas, yakni Candi Borobudur, Owabong, Baturraden, Pantai Manganti, dan Guci.
Terkait kesiapan destinasi dan pengelolaan kawasan wisata, ia menyebut Pemprov Jateng telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Daerah bernomor 100.3.4.1/2025.
Edaran tersebut meminta bupati/wali kota serta pengelola wisata untuk memberikan pelayanan prima, menyiapkan sarana prasarana, melakukan mitigasi potensi bencana hidrometeorologi, memastikan harga produk tetap wajar, serta memperkuat koordinasi lintas sektor jika terjadi keadaan darurat.
“Kami sudah berkoordinasi dengan BPBD, Dishub, Satpol PP, TNI, dan Polri. Untuk destinasi berisiko seperti pendakian gunung, arung jeram, dan wahana ekstrem, mitigasi potensi bencana terus kami monitor,” jelas Masrofi.
Jurnalis: Rizky Syahrul
Editor: Sekar S
