PATI, Lingkarjateng.id – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (MPB) akan menggelar aksi demo hari ini, Jumat, 19 September 2025 di kantor DPRD Kabupaten Pati sekitar pukul 13.00 WIB.
Aksi ini akan dipimpin oleh koordinator lapangan, Harno, dengan membawa 13 tuntutan terkait proses Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
Menurut Ketua MPB, Supriyono alias Botok, salah satu tuntutan utama peserta aksi adalah mempertahankan Bapak Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus karena dianggap paling vokal dan tegas dalam menjalankan tugasnya.
“Pak Bandang menyatakan akan siap bertempur untuk Masyarakat Pati Bersatu, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pati Bersatu,” ujarnya, Kamis, 18 September 2025.
Selain itu, kata dia, MPB juga menuntut agar Joko Wahyudi, anggota Pansus dari Partai PDIP Dapil 4 (meliputi Kecamatan Jaken, Jakenan, Pucakwangi, dan Winong), diganti dari anggota Pansus karena tidak pernah hadir dalam rapat.
Selain Joko Wahyudi, politisi Partai Gerindra, Irianto, dari Dapil Pati 1 (Kecamatan Gembong, Margorejo, Pati, dan Tlogowungu), juga diminta untuk diganti karena terindikasi ‘masuk angin’ dalam menjalankan tugas.
Supriyono menegaskan, aksi ini bukan hanya soal mempertahankan Ketua Pansus, tetapi juga upaya masyarakat agar wakil rakyat benar-benar bekerja untuk kepentingan publik dan menegakkan akuntabilitas dalam pemerintahan.
13 Tuntutan Masyarakat Pati Bersatu
- Meminta Ketua Partai Politik (DPC/Tingkat Kabupaten) mengawal proses Pansus hingga tuntas.
- Meminta ketua partai terbuka dalam menerima, mendengar, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- Meminta evaluasi terbuka atas kinerja kader atau anggota DPRD.
- Meminta pemecatan kader atau anggota DPRD yang tidak maksimal bekerja bagi masyarakat.
- Menuntut DPRD menuntaskan kerja Pansus Hak Angket secara akuntabel, substantif, dan sesuai ketentuan hukum.
- Meminta DPRD dan Fraksi PDIP tidak mengganti Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus.
- Meminta penggantian Joko Wahyudi dari keanggotaan Pansus.
- Meminta Fraksi Gerindra mengganti Irianto Budi Utomo dari Pansus.
- Meminta DPC Gerindra Kabupaten Pati berkoordinasi dengan DPP untuk memecat H. Sudewo dari jajaran pengurus Gerindra.
- Meminta Gerindra mengawal kasus dugaan korupsi DJKA yang menyeret nama Bupati Pati.
- Meminta seluruh ketua partai politik di Pati berkomitmen melawan praktik korupsi di semua tingkat pemerintahan.
- Meminta seluruh anggota DPRD berkomitmen melawan praktik korupsi di lingkungan Kabupaten Pati.
- Meminta anggota DPRD bekerja maksimal dan berpihak pada kepentingan masyarakat kecil.
Polresta Pati Lakukan Antisipasi di Sekolah-sekolah
Sementara itu, Polresta Pati menyurati sekolah dan madrasah yang ada di Kabupaten Pati agar melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada peserta didik. Pihak sekolah juga diminta untuk menambah kegiatan ekstrakurikuler pada Jumat, 19 September 2025 hingga aksi unjuk rasa selesai.
Polresta Pati juga mengimbau kepada orang tua murid agar memastikan putra-putrinya tidak keluar rumah lagi setelah pulang sekolah.
Sebelumnya, Kapolresta Pati melalui Kasat Binmas Polresta Pati, Kompol Sunar, menggiatkan Program Go To School serentak di seluruh SMA/SMK/MA/SMP dan MTs se-Kabupaten Pati. Program ini diikuti 37 sekolah dengan total 1.514 siswa, dengan menghadirkan 46 personel gabungan dari Polresta dan Polsek jajaran.
Dalam kesempatan itu, pelajar diajak untuk memperkuat pemahaman mengenai pentingnya menjaga kondusifitas, tidak mudah terprovokasi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air.
Para guru dan siswa juga diberi sosialisasi mengenai antisipasi potensi unjuk rasa serta pesan moral untuk selalu berhati-hati terhadap isu-isu di media sosial.
“Kami meminta sekolah untuk waspada, misalnya dengan memulangkan siswa lebih awal atau pembelajaran daring bila situasi tidak memungkinkan. Ini semata-mata untuk menjaga keselamatan anak-anak,” ungkap Kompol Sunar, Kamis, 18 September 2025.
Selain memberikan imbauan di sekolah, jajaran Satbinmas Polresta Pati juga melakukan sambang ke Balai Desa Plangitan dan Sidoharjo. Dalam kesempatan itu, Kasat Binmas mengajak kepala desa dan perangkatnya untuk ikut serta menyampaikan pesan kamtibmas kepada warganya.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi masyarakat desa sangat diperlukan agar tidak ada warga yang terprovokasi oleh isu-isu menyesatkan,” tegasnya.
Jurnalis: Lingkar Network
