PEKALONGAN, Lingkarjateng.id — Pemerintah Kabupaten Pekalongan mendorong percepatan program makan bergizi gratis (MBG).
Wakil Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan bahwa pemerintah mendukung penuh pelaksaan program MBG. Dukungan Pemkab Pekalongan terhadap percepatan program MBG ini diantaranya dengan penyediaan lahan, perangkat pendukung
Adapun dua hal yang kini menjadi fokus, yakni percepatan pembentukan Satgas MBG dan penerbitan surat pembebasan lahan.
“Secepatnya kita selesaikan,” ucapnya saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Program MBG yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis, 31 Juli 2025.
Kabupaten Pekalongan saat ini memiliki satu unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi sejak 6 Januari 2025 di Kecamatan Wonopringgo.
Kemudian mulai 14 Juli 2025, dua unit tambahan beroperasi di Desa Pegaden Tengah, Kecamatan Wonopringgo dan Desa Silirejo, Kecamatan Tirto.
Total 3.530 penerima manfaat akan dilayani, dengan cakupan tambahan hingga Kecamatan Kedungwuni.
Secara nasional, menurut Deputi Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, hingga 28 Juli 2025 telah beroperasi 2.378 unit SPPG yang melayani 7,4 juta penerima manfaat.
Di Jawa Tengah, dari kebutuhan 2.753 unit dapur SPPG, baru tersedia 335 unit. Provinsi ini menempati posisi kedua secara nasional dalam jumlah SPPG aktif, namun realisasi penerima manfaat baru mencapai 9,8 persen dari total potensi 9,6 juta jiwa.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam arahannya meminta seluruh kepala daerah segera membentuk Satgas MBG melalui SK resmi.
“Kalau semua kabupaten/kota sudah punya Satgas, maka rentang kendali, koordinasi pusat-daerah, serta penyelesaian masalah akan lebih mudah. Provinsi pun bisa segera melakukan intervensi bila dibutuhkan,” tegas Gubernur Luthfi.
Jurnalis: Fahri Alakbar
Editor: Ulfa
