PATI, Lingkarjateng.id – Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, menyinggung penurunan pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) saat rapat paripurna bersama pemerintah daerah pada Senin, 7 Juli 2025.
Rapat paripurna tersebut membahas persetujuan bersama dan penandatanganan nota kesepakatan perubahan kebijakan umum APBD (KUA) dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Kabupaten Pati tahun anggaran 2025.
Joni mengatakan pendapatan DKP pada Januari—Juni 2025 hanya mencapai 18 persen dari target yang sudah ditentukan.
Jumlah tersebut, menurutnya, sangat jauh jika dibandingkan pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya yakni sekitar Rp6,8 miliar. Oleh karenanya, Joni khawatir tahun ini pendapatan DKP menurun dan tidak dapat mencapai target sebesar tahun-tahun sebelumnya.
“Saya intruksi memang. DKP itu pendapatan kita biasanya per tahun itu Rp6,8 miliar. Tapi kemarin waktu Banggar dapat info itu baru dapat 18 persen. Dia target cuma 40 sekian,” jelasnya.
Menurut Joni, DKP Pati seharusnya mengetahui penyebab terjadinya penurunan pendapatan sehingga bisa segera melakukan perbaikan agar tidak terjadi penurunan pendapatan.
“Jangan samakan pendapatan tinggi malah dapat kecil. Masak setengah tahun baru dapat 18 persen. Saya dapat informasi dari Partai Demokrat di komisi B. Itu fatal, jangan dientengkan. Kecuali pendapatan baru. Ini sudah biasa setiap tahun, kalau pabrik bangkrut ini,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Pati Sudewo mengaku instruksi yang disampaikan Ketua Komisi D DPRD Pati tersebut sangat bagus. Menurutnya, peningkatan pendapatan di bidang perikanan memang seharusnya dilakukan.
“Itu bagus, apa yang disampaikan dari Partai Demokrat meningkatkan pendapatan TPI, dari sektor perikanan memang harus dilakukan. Apa yang disampaikan Pak Joni itu bagus memang harus dilakukan, harus mencapai target,” ungkap dia.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Ulfa
