Wakil Bupati Kendal Komitmen Selesaikan Persoalan Defisit APBD 2024

Wabup Kendal

Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, saat membuka kegiatan "Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Kendal" di Ruang Abdi Praja Setda Kendal pada Kamis, 6 Maret 2025. (Arvian Maulana/Lingkarjateng.id)

KENDAL, Lingkarjateng.id – Wakil Bupati Kendal, Benny Karnadi, berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

“Insyaallah nanti kita akan bersama menyelesaikan persoalan defisit ini supaya kita bisa maksimal. Kita akan hitung lagi secara profesional antara pendapatan dan belanja daerah,” ujar Benny saat membuka kegiatan “Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025” di Ruang Abdi Praja Setda Kendal pada Kamis, 6 Maret 2025.

Benny menyebut, defisit APBD tahun 2024 sebesar Rp 115 miliar tersebut dinilai terjadi karena kurang cermatnya perencanaan di awal terkait perhitungan pendapatan dan belanja.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kendal pada tahun 2024 mengalami perlambatan sebesar 0,14 persen, dari 5,56 persen pada 2023 kini menjadi 5,42 persen.

“Defisit itu selisih belanja dan pendapatan. Harusnya kalau normal kan harus balance. Jadi itu biasanya dianggap kurang cermatnya perhitungan di awal,” ungkap Benny.

Pada kesempatan tersebut, Benny menerangkan terkait beberapa permasalahan yang harus diselesaikan di Kabupaten Kendal, salah satunya adalah angka kemiskinan pada tahun 2024 sebesar 9,35 persen.

“Angka tersebut sedikit lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu 9,58 persen, namun tidak lebih baik dari angka kemiskinan rata-rata nasional sebesar 8,57 persen,” katanya.

Kemudian, permasalahan lain yang akan diselesaikan yaitu terkait persoalan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kendal pada tahun 2024 sebesar 5,01 persen.

“Meskipun mengalami penurunan, TPT di Kabupaten Kendal belum lebih baik jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 4,78 persen dan nasional yang tercatat sebesar 4,91 persen,” beber Benny.

Persoalan lainnya adalah pemerataan pembangunan di Kabupaten Kendal juga masih perlu ditingkatkan. Salah satunya yaitu masih rendahnya jumlah desa mandiri di Kabupaten Kendal yang hanya sebesar 14 desa dari 266 desa.

“Hal ini masih perlu menjadi perhatian. Peningkatan jumlah desa mandiri dapat ditingkatkan melalui optimalisasi pembangunan di desa, yang tentunya didukung pula oleh kolaborasi program dengan semua stakeholder,” tandasnya.

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh stakeholder terkait untuk bersinergi dan bekerja sama guna melaksanakan pembangunan Kabupaten Kendal yang lebih baik. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Lingkarjateng.id)

Exit mobile version