KENDAL, Lingkarjateng.id – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal telah menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik lokasi yang disinyalir menjadi penyebab banjir di perumahan Graha Raya Desa Sarirejo, Kecamatan Kaliwungu, dan sekitarnya, pada Minggu, 19 Januari 2025.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kendal, Sisca Meritania, mengatakan dari hasil sidak yang dilakukan, pihaknya menemukan gorong-gorong yang penuh sedimentasi dan sumbatan sampah yang menghambat aliran air.
Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya bangunan di atas saluran dan sodetan air yang melintasi Jalan Arteri Kaliwungu.
Sisca mengungkapkan bahwa penanganan temuan tersebut menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga, dirinya akan berupaya untuk berkomunikasi dengan putra daerah yang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah maupun DPR RI.
“Karena ini menyangkut keterkaitan dengan provinsi, yang pasti kami sudah berkomunikasi dengan salah satu anggota dewan yang ada di DPRD provinsi yang juga putra daerah Kabupaten Kendal, Bapak Mifta Reza. Insyaallah beliau akan membantu berkomunikasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN),” ucap Sisca pada Senin, 20 Januari 2025.
Ia menyatakan bahwa hal itu seiring dengan janji yang pernah diutarakan BPJN untuk membongkar gorong-gorong yang terhubung dengan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Nah untuk jalan nasionalnya ini saya sedang mencari jalan untuk komunikasi dengan beliau-beliau yang ada di DPR RI. Sebetulnya putra daerah Kendal yang duduk di DPRD provinsi dan DPR RI itu ada. Jadi tinggal bagaimana kita berkomunikasi, insyaallah beliau-beliau akan memikirkan Kendal,” jelasnya.
Selain itu, Komisi C juga akan berupaya memenuhi permintaan warga terkait bantuan pompa untuk menyedot air saat banjir datang.
“Untuk pompa air yang dibutuhkan kami tidak janji muluk-muluk, akan tetapi kami akan perjuangkan sampai dengan meminta bantuan ke DPR RI,” ungkap Sisca.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kendal, M. Nurul Mujib, mengatakan bahwa pihaknya akan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) setempat agar segera melakukan normalisasi dengan cara mengeruk sedimentasi sebagai penanganan darurat.
“Sehingga airnya mengalir lancar dulu, dan risiko banjir di Desa Sarirejo dan sekitarnya bisa berkurang. Paling tidak jika ada genangan air, bisa langsung surut, tidak sampai berhari-hari,” ujar Nurul Mujib. (Lingkar Network | Arvian Maulana – Lingkarjateng.id)
