BLORA, Lingkarjateng.id – Masyarakat Blora dibuat resah dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa (Perades) tahun ini. Pasalnya muncul banyak isu tak sedap, di antaranya aturan kepanitiaan hingga kerja sama pihak ketiga yang berubah-ubah. Akibat hal ini, memancing dugaan terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengisian Perades Blora yang membuat masyarakat waswas.
Salah satu hal yang membuat kekhawatiran tersendiri yaitu saat tahap ujian tes seleksi Perades sudah selesai, dan panitia menjelaskan tes selanjutnya yakni ujian tertulis ke mitra pihak ketiga yang ditunjuk yakni UNNES, pada Rabu (22/12), namun ternyata pihak ketiga yang dimaksud, merasa tidak bekerja sama karena kesibukan kegiatan dan sudah disampaikan 8 hari lalu.
Dugaan Kejanggalan Seleksi Perangkat Desa di Kecamatan Lasem Rembang Temui Titik Terang
Atas hal tersebut, langsung membuat masyarakat kebingungan terkait kepastian siapa pelaksana tes tertulis sebenarnya. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto menjelaskan, bahwa foto surat edaran tersebut benar adanya.
“Dalam surat itu tertulis bukan membatalkan, tapi karena kesibukan belum bisa bekerja sama. Jadi surat itu hanya menjawab tawaran kerja sama. Bukan sudah bekerja sama lalu membatalkan,” ucapnya.
Ketua DPD Golkar tersebut juga sempat mencoba koordinasi dengan pihak terkait, yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) selaku koordinator pelaksana. “Saya sudah hubungi Dinas PMD, namun belum diangkat. Masyarakat tetap berpedoman kepada koordinator pelaksana, ya pihak desa ikut sama PMD,” imbuhnya.
Siswanto berharap, seleksi bisa selesai tahun ini karena sudah keluar anggaran dan proses pelaksanaannya diperbaiki. “Mau tes dengan pihak mana pun yang penting kompeten. Koordinator pelaksana atau PMD matangkan betul kerja sama, baru dipublikasi jika sudah pasti. Jangan buat masyarakat bingung,” ungkapnya. (Lingkar Network | Koran Lingkar Jateng)